- Megawati Soekarnoputri meminta DPR membuat aturan hukum terkait aktivitas buzzer yang telah menjadi perdebatan sejak 2009.
- Buzzer berdampak positif mempercepat informasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menghadirkan narasi tandingan di media sosial.
- Dampak negatif buzzer meliputi penyebaran hoaks, polarisasi masyarakat, manipulasi opini publik, serta pembungkaman kritik.
Suara.com - Fenomena buzzer atau pendengung di media sosial kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta DPR membuat aturan hukum yang mengatur aktivitas buzzer.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mengatakan keberadaan buzzer di ruang digital memang telah lama menjadi perdebatan di negara demokrasi, termasuk Indonesia.
Menurutnya, fenomena buzzer yang mulai mengemuka sejak 2009, seiring meluasnya penggunaan media sosial Twitter, memiliki dampak positif sekaligus negatif terhadap kualitas demokrasi.
"Bahkan fenomena ini dinilai ibarat pisau bermata dua yang memiliki dampak positif sekaligus negatif terhadap kualitas demokrasi," demikian penjelasan Jamiluddin.
Dari sisi positif, Jamiluddin menjelaskan, buzzer dapat mempercepat penyebaran informasi kepada masyarakat. Aktivitas pendengung dinilai efektif untuk mengamplifikasi pesan maupun program pemerintah secara masif dan cepat.
Selain itu, buzzer juga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran publik terhadap berbagai persoalan politik maupun kebijakan.
Dalam konteks kampanye sosial dan pemilihan umum, misalnya, aktivitas buzzer dapat memicu diskusi publik serta menarik perhatian masyarakat, terutama generasi muda, terhadap isu-isu yang sebelumnya kurang mendapat sorotan.
Keberadaan buzzer juga dapat menghadirkan narasi tandingan terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
Dengan begitu, publik memiliki alternatif sudut pandang selain informasi yang disampaikan media arus utama.
Meski demikian, Jamiluddin mengingatkan bahwa aktivitas buzzer juga menyimpan sejumlah persoalan yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Salah satunya adalah penyebaran disinformasi yang dapat mengaburkan batas antara fakta, opini, dan hoaks demi memenangkan narasi tertentu.
"Itu menciptakan polarisasi dan kebisingan publik. Penggunaan akun-akun terkoordinasi untuk menyerang pihak lawan kerap memicu perpecahan di masyarakat, memperkeruh ruang diskusi, serta menyuburkan ujaran kebencian atau hate speech," tuturnya.
Jamiluddin juga menyoroti praktik manipulasi opini publik atau astroturfing. Melalui praktik tersebut, suatu pandangan dapat dibuat seolah-olah mendapat dukungan luas dari masyarakat, padahal dukungan itu sebenarnya digerakkan secara artifisial dan berbayar.
Dampak lainnya adalah potensi pembungkaman terhadap kritik yang sah. Serangan secara massal terhadap pengkritik pemerintah atau kelompok tertentu, termasuk melalui perundungan siber dan penyebaran data pribadi (doxing), dapat menimbulkan efek jera.
Akibatnya, masyarakat berpotensi takut menyampaikan pendapat secara terbuka karena khawatir menjadi sasaran serangan di ruang digital.