Terhalang Undang-Undang, Presiden Brasil Tak akan Wajibkan Vaksin Covid-19

Suara.com - Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengambil sikap untuk tidak mewajibkan warganya mendapatkan vaksin virus corona lantaran tak ada undang-undang terkait hal tersebut.

Menyadur Channel News Asia, Bolsonaro mengumumkan hal tersebut pada Kamis (3/9), ditengah kasus infeksi di Brasil mencapai lebih dari empat juta.

"Banyak orang ingin vaksin diterapkan dengan cara diwajibkan, tetapi tidak ada undang-undang yang mengaturnya," ujar Bolsonaro dalam obrolan langsung melalui Facebook.

Wakil Presiden Mourao sebelumnya mengatakan vaksinasi massal tidak dapat dihindari untuk menghalau pandemi Covid-19 di Brasil, tetapi sejalan dengan sikap Bolsonaro.

"Tidak ada cara bagi pemerintah, kecuali kita hidup dalam kediktatoran, untuk memaksa semua orang mendapatkan vaksinasi," kata Mourao dalam wawancara radio.

Menempati peringkat kedua negara paling terdampak virus corona setelah Amerika Serikat, Brasil pada Jumat (5/9), mencatatkan 4.046.150, dengan 124.729 kematian, berdasarkan laporan dari Worldometers.

Dalam 24 jam sebelum Kamis (3/9) sore, negara ini melaporkan 43.773 kasus infeksi baru dengan 843 kematian.

Brasil menandatangani perjanjian dengan AstraZeneca pada Agustus lalu, guna membeli 30 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh Universitas Oxford, dengan opsi untuk 70 juta dosis lagi jika kloter pertama berhasil.

Negara paling padat di Amerika Latin ini telah menjadi tempat pengujian utama untuk vaksi Covid-19 dan telah menyetujui uji klinis fase 3 yang sedang dikembangkan oleh Universitas Oxford (AstraZeneca), Sinovac Biotech China, dan Pfizer Inc dalam kemitraan dengan BioNTech dan Johnson & Johnson.