Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai kinerja pemerintah di negara yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia tidak akan pernah benar di mata rakyat.
Mahfud mengatakan hal itu sudah dipahami pemerintah sebagai konsekuensi dari paham demokrasi, sehingga setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pasti tidak bisa memuaskan semua golongan masyarakat.
"Ketika pemerintah melakukan sesuatu salah kata yang satunya, tapi ketika ikut pendapat yang menyalahkan salah, disalahkan lagi oleh yang satunya, ketika ikut lagi ke yang satunya disalahkan lagi, itu akibat dari demokrasi, pemerintah harus teguh pada prinsipnya," kata Mahfud dalam Diskusi Demokrasi Public Virtue dan E-Rasmus Huis, Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, Jumat (4/9/2020).
Di sisi lain, demokrasi kata Mahfud juga bisa membuat konflik horizontal antar masyarakat karena berbeda pandangan, hal itu tidak masalah selama dilakukan dengan cara yang positif bukan merusak.
"Keniscayaan dari sebuah demokrasi itu adalah pemencaran kekuasaan, rakyat berkuasa di ruang publik, pemerintah juga berkuasa. Rakyat dengan berbagai variasinya, dengan berbagai kelompok aspirasinya juga punya hak sendiri untuk menyatakan pendapatnya," ucapnya.
Mahfud lantas mengutip pandangan Vedi Hadiz, Deputi Direktur Asia Institute di Universitas Melbourne yang menyebut saat ini tengah terjadi tiga situasi dalam demokrasi Indonesia.
Pertama menguatnya sentimen moralitas dalam dinamika pertarungan elite oligarki dan kaum konservatif.
"Kedua, menguatnya kecenderungan negara berbau idiom, hiper nasionalistis yang membenarkan pelanggaran kebebasan sipil," sambungnya.
Dan terakhir melemahnya pengorganisasian gerakan sipil atau gerakan sosial di indonesia.
"Saya melihat ya itu lah demokrasi kita dalam perkembangannya sekarang ini," pungkas Mahfud.
TERPOPULER
