REGIONAL:
Suara.com - Sejumlah warga di Cianjur, Jawa Barat digegerkan dengan beras bantuan pangan non tunai (BPNT) bercampur biji plastik. Informasi beras bercampur biji plastik ini diunggah ke media sosial dan ramai diperbincangkan.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial RI Juliari Batubara angkat bicara. Ia hanya memberikan jawaban singkat mengenai temuan hal tersebut.
Juliari mengatakan, bahwa pihaknya sudah memerintahkan jajaran Dinas Sosial di daerah termasuk kepala daerah di Cianjur, Jawa Barat.
"Oh kalau soal itu sedang ditindaklanjuti oleh Bupati Cianjur ya," kata Juliari ditemui Suara.com usai melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung di Badiklat Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (30/9/2020).
Ia tak memberikan keterangan lebih lanjut soal kasus penemuan biji plastik dalam bantuan sosial tersebut.
Adapun Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Amad Mutawali, mengatakan, pihaknya sudah mengetahui adanya kabar tersebut.
"Saya sudah memerintahkan petugas untuk menelusuri kebenaran kabar tersebut. Sampai saat ini saya belum menerima kabar dari lapangan," ujar Mutawali dilansir Sukabumiupdate.com-jaringan Suara.com, Minggu (20/9/2020).
Mutawali mengatakan wilayah Desa Sukaratu sebagai penerima bantuan BPNT dari Kementerian Sosial.
Camat Bojongpicung, Ejen Zainal Mutaqin mengatakan, pihaknya juga sedang berada di lapangan untuk menelusuri para penerima manfaat.
"Saya sedang berada di lapangan untuk menelusuri kebenarannya, kebetulan hujan deras di sini, kami belum bertemu dengan warga yang diduga menerima beras plastik tersebut," kata Ejen melalui sambungan telepon, Minggu (20/9/2020).
Hendra Malik, Ketua DPD Yayasan Perlindungan Konsumen Nusantara (YLKN) Jawa Barat, mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi ditemukan ada biji plastik di dalam kemasan beras bantuan.
Hendra belum bisa memastikan biji plastik tersebut sebagai bahan pengawet atau bukan. "Jadi, kita sedang memastikan apakah itu memang biji plastik atau pengawet," kata Hendra.
Hendra juga menyebutkan bahwa temuan adanya biji plastik dalam beras itu juga baru dari satu keluarga penerima manfaat (KPM). "Baru dari satu KPM, apakah KPM lain juga kondisinya sama atau tidak, kami masih menelusurinya," tutur Hendra.
TERPOPULER
