Hadapi Beban Pembangunan Lebih Berat, DPR Dorong Dana Khusus untuk Daerah Kepulauan

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mendorong pemerintah menyediakan dana khusus bagi daerah kepulauan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan keterbatasan pendanaan di wilayah tersebut.

Usulan itu disampaikan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan. Dana khusus tersebut diharapkan dapat diberikan di luar mekanisme transfer ke daerah (TKD) yang berlaku umum.

Mercy mengatakan, daerah kepulauan memiliki karakteristik geografis yang berbeda dengan wilayah daratan. Luas wilayah laut yang lebih besar dibandingkan daratan, jumlah pulau yang mencapai ribuan, serta tantangan konektivitas membuat beban pembangunan di wilayah tersebut lebih kompleks.

"Yang menjadi kekhususan pertama adalah karakteristik geografisnya. Luas laut lebih besar dari luas darat, kemudian kendala geografis yang begitu rumit, pulau-pulau yang jumlahnya ribuan, serta tantangan konektivitas," kata Mercy melalui keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut dia, kondisi tersebut berdampak pada penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Karena itu, daerah kepulauan membutuhkan dukungan kewenangan dan pendanaan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

Mercy menilai mekanisme pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan struktural yang dihadapi daerah kepulauan.

Ia mengatakan, RUU Daerah Kepulauan dirancang menggunakan pendekatan lex specialis atau pengaturan hukum khusus yang mempertimbangkan kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, tantangan konektivitas, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

"Karena itu, diperlukan instrumen pendanaan khusus berupa dana kepulauan di luar mekanisme transfer ke daerah yang berlaku umum," ucapnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih proporsional dengan memperhitungkan beban pelayanan publik dan kebutuhan pembangunan di wilayah kepulauan.

Mercy berharap regulasi tersebut dapat memperkuat pembangunan infrastruktur, konektivitas antarpulau, dan pelayanan publik. Selain itu, dukungan kewenangan serta pendanaan yang lebih proporsional diharapkan dapat mendorong pengembangan sektor maritim di daerah kepulauan.