"Pancasila dan UUD 1945 berkaitan dengan butir yang banyak. Tentu gak setiap saat pemerintah bisa menjalankannya secara murni dengan konsekuen. Bisa jadi karena kepentingan grup tertentu pemerintah mengambil kebijakan yang justru tidak populer bagi masyarakat," tuturnya.
Refly Harun kemudian menegaskan bahwa KAMI merupakan bagian dari masyarakat yang berusaha untuk ikut mengkritisi pemerintah.
"Di situ peran KAMI bisa dimainkan," tandasnya.
Menurut Refly Harun, tidak menjadi masalah apabila KAMI ikut bersuara mengkritisi pemerintah. Sebab, Indonesia adalah negara demokrasi yang menampung aspirasi rakyatnya.
"Kalau demokrasi kita regresif, menjadi otoritarian, betapa marah dan sedihnya syuhada yang sudah meneteskan darah dan menghilangkan nyawanya karena memperjuangkan amanat reformasi," tegasnya lanjut.
Lihat video lengkapnya disini.
