Kisruh Pelabuhan Marunda, DPRD DKI Masih Bingung Siapa yang Salah

Suara.com - Panitia Khusus Kawasan Berikat Nusantara (Pansus KBN) DPRD DKI Jakarta masih membahas masalah kisruh di Pelabuhan Marunda antara PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan BUMN PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Namun hingga kini para anggota dewan masih bingung siapa yang salah dalam kasus ini.

Hari ini, Pansus KBN memanggil PT Karya Tekhnik Utama (KTU) selaku induk KCN bersama KBN untuk menjelaskan masalah kepemilikan saham. Polemik ini yang membuat KBN enggan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk pembagian deviden yang harusnya diterima Gubernur Anies Baswedan.

Direktur PT KTU Widodo Setiadi menyatakan KBN ngotot addendum III mengenai pembagian saham menjadi 50-50 sudah berlaku. Namun, kata Widodo, yang berlaku adalah saham 85 persen untuk KTU dan 15 persen bagi KBN.

"Karena sudah ada pembatalan meskipun belum RUPS, karena setiap kami mengundang untuk RUPS mereka menolak dengan alasan masih ada dispute (perselisihan) yang belum selesai. Sebab setelah MA membatalkan, mereka mengajukan PK (peninjauan kembali)," ujar Widodo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Widodo kemjdian berharap agar Pansus KBN DPRD bisa membantu penyelesaian polemik ini dengan memberikan rekomendasi terbaik yang tidak merugikan pihak manapun.

"Kami berharap Pansus bisa membuka tabir ini dan bisa memberikan rekomendasi yang baik buat semua pihak. artinya menguntungkan semua pihak, bisa mempercepat kepastian kami dalam berinvestasi," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus KBN DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengaku masih belum tahu siapa yang memberikan keterangan benar. Sebab, kedua belah pihak memiliki pengakuan berbeda terkait proporsi saham yang menimbulkan konflik cukup pelik sejak tahun 2015 lalu itu.

"Tapi kemarin kalau KBN mengaku sudah mengeluarkan akte pendirian perusahaan sehingga proporsi sahamnya masing-masing 50 persen. Makanya mau gali dulu data-data kebenarannya," jelasnya.

KCN mengaku sudah mengundang 17 kali pihak KBN untuk RUPS tapi tak pernah hadir. Hal ini juga membuatnya bingung karena KBN memberikan keterangan yang berbeda.

"Kalau KBN bilang beberapa kali tim hukum KBN kesana tapi gak disambut," jelasnya.

Pandapotan menyebut akan segera mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Selain itu, ia dan timnya akan mengunjungi Pelabuhan Marunda untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

"Makanya nanti akan kita amprokin aja. Minggu depan kita undang semua. Tapi sebelumnya kita mau tinjau dahulu ke lapangan untuk mengecek langsung secara detail. Ini bukan hanya persoalan sahamnya saja, kita berjung untuk kepentingan rakyat dan melindungi aset negara," pungkasnya.

Masalah pelabuhan Marunda ini sedang dibahas di DPRD DKI Jakarta sampai dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Pihak KBN, KCN hingga KTU secara sendiri-sendiri sudah dipanggil oleh Pansus.

Kendati demikian, belum ditemukan titik terangnya. Sebab, KBN dan KCN masing-masing tak mau mengaku salah.

Diketahui, PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang merupakan BUMN dengan PT Karya Teknik Utama (KTU). KBN memiliki saham sebesar 15 persen dan sisanya dipegang KTU.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) KBN DPRD DKI, August Hamonangan mengatakan potensi kerugian pertama adalah karena KCN dinilai tak pernah membagikan dividen dari pengelolaan pelabuhan Marunda kepada KBN. Hal ini merugikan Pemprov DKI karena KBN biro Jakarta sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jakarta.

Bahkan, kata August, dividen ini tak pernah dibagikan sejak tahun 2015. Pembagian dividen terakhir melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terjadi pada tahun 2014 dengan nilai Rp 3 miliar lebih.

Menurut August seharusnya ada dividen sebesar Rp 55 miliar yang seharusnya diterima KBN. Namun nota keuangan diklaim KBN tak pernah diberikan KCN sehingga dividen tak lagi diterima dan menjadi kerugian negara.

"Ya potensi kerugian negara dari potensi keuntungan operasional selama ini, kurang lebih Rp 55 miliar," jelasnya.