alexametrics

Pansus Banjir DKI: Rekomendasi Sudah Dibikin, Terserah Anies Mau atau Gak

Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
Pansus Banjir DKI: Rekomendasi Sudah Dibikin, Terserah Anies Mau atau Gak
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

"...Jadi kuncinya ada di pak Gubernur."

Suara.com - Panitia Khusus (Pansus) penanganan banjir DPRD DKI Jakarta mengaku tengah merancang rekomendasi untuk menanggulangi peristiwa tahunan di ibu kota itu. Namun nantinya akan menjadi wewenang Gubernur Anies Baswedan ingin mengikutinya atau tidak.

Ketua Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengklaim pihaknya sudah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menanggulangi masalah banjir. Ia melakukan diskusi panjang bersama sejumlah ahli dan membahas masalahnya serta mencari solusi.

Namun demikian, rekomendasi yang diberikan Pansus sifatnya hanya sekadar saran. Karena itu, ia menyerahkan keputusannya kepada Anies sendiri.

"Tidak lagi nanti DPRD yang disalahkan karena DPRD sudah maksimal, sudah mengadakan pansus, mengundang expert, melakukan diskusi panjang, dan memberi rekomendasi, tapi tetap yang menjalankan adalah eksekutif. Jadi kuncinya ada di pak Gubernur," ujar Zita saat dikonfirmasi, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Kenang Masa Muda, Mahfud MD: Rasanya Baru Kemarin Bersama Anies Culun

Kemarin, Pansus banjir mengundang sejumlah ahli seperti pakar Bioteknologi Lingkungan Universitas Indonesia; Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga dan Yayat Supriyatna. Mereka membahas rekomendasi untuk disampaikan kepada Anies.

"Bulan ini kami akan memberi rekomendasi ke depannya bagaimana secara program maupun anggaran DKI Jakarta sehingga nanti hasil rekomendasi kami bisa dibaca publik," jelasnya.

Mengenai rekomendasi itu, Zita menyebut masih ada pembahasan lebih lanjut. Namun ia meyakini begitu rampung, maka akan menjadi solusi jangka panjang bagi ibu kota untuk terhindar dari banjir.

"Ya masih dibuat. Jadi di DKI Jakarta memang belum ada master plan, bukan master plan infrastruktur ya, kalau infrastruktur sudah ada di RPJMD dan di rencana jangka panjang," pungkasnya.

Baca Juga: Warga Jakarta Menolak Tes Covid-19 akan Didenda Rp 5 Juta

Komentar