Infografis
Suara.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra menduga ada maksud tertentu dengan tindakan DPRD menggelar rapat pembahasan anggaran di luar kota. Salah satunya agar para anggota dewan bisa mendapatkan honor tambahan.
Sekretaris Jendral Fitra, Misbah Hasan meragukan alasan DPRD pindah lokasi rapat dari kantornya lantaran Covid-19. Menurutnya tujuan pembahasan digelar di luar kota demi penyerapan anggaran.
Jika mengadakan kegiatan di luar kota, maka anggota DPRD akan mendapatkan akomodasi, uang perjalanan dinas, dan tunjangan lainnya.
"Dengan pembahasan APBD perubahan di luar kota itu kan ada konsekuensi anggaran perjalanan dinas, akomodasi, penginapan, dan honor dan seterusnya," kata Misbah saat dihubungi, Rabu (21/10/2020).
Oleh karena itu, Misbah meminta agar Badan Pengawas Keuangan atau BPK segera turun tangan memeriksa hal tersebut. Sebab kegiatan itu diduga menjadi penyimpangan penggunaan anggaran.
"Harus diaudit BPK harus diaudit dan kalau dianggap penyimpangan anggaran itu nanti bisa diproses secara hukum," ujarnya.
Bahkan, kegiatan rapat di luar kota jika tidak mendesak ini dinilainya sudah melanggar Peraturan Pemerintah/PP nomor 12 tahun 2018. Inspektorat diminta melakukan investigasi atas hal ini.
"Inspektorat maupun auditor eksternal kaya BPK harus turun tangan untuk lakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan pembahasan APBD perubahan ini," tuturnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menggelar rapat dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Namun rapat ini tidak dilakukan di gedung DPRD yang terletak di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Baca Juga: DPRD DKI Bahas Anggaran di Puncak untuk Cegah Corona, FITRA: Tak Masuk Akal
Hal ini terlihat dari undangan rapat yang diterima wartawan. Tertulis alamat rapat untuk membahas KUPA-PPAS itu berada di Grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17, Cipayung Mega Mendung Bogor.
