Sejarawan Sebut Tak Ada Ikrar Sumpah Pemuda 1928, Ini Tanggapan Pemerintah

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai ungkapan yang disampaikan penulis sekaligus sejarawan Batara Richard Hutagalung tidak perlu dipersoalkan. Ini terkait klaim tidak ada pengucapan ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Richard sebelumnya mengatakan kalau Sumpah Pemuda baru terjadi dalam hasil kerapatan pemuda di tahun 1950-an. Muhadjir menilai kalau pemberian makna terhadap suatu peristiwa itu merupakan hal yang bisa dan biasa saja terjadi.

"Setiap rekonstruksi peristiwa untuk 'disejarahkan', pasti memiliki perspektif tertentu dan mengandung unsur inter-subyektifitas," kata Muhadjir saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/10/2020).

Menurutnya dengan hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober, Muhadjir mengungkapkan kalau dasar yang digunakan itu kejadian dan fakta yakni berupa kegiatan Kongres Pemuda kedua berikut keputusannya. Kegiatan itu diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia.

"Itu memang bukan kegiatan sumpah-menyumpah. Resmi disebut sebagai 'Hari Sumpah Pemuda' baru tahun 1959, melalui Keppres Nomor 316 Tahun 1959, tanggal 16 Desember 1959," ucapnya.

Muhadjir menuturkan kalau peringatan Sumpah Pemuda tersebut merupakan hasil dari kesepakatan umum dengan melewati kajian mendalam, dengan melibatkan ahli-ahli sejarah dan mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya.

Kalau dalam bahasa agama, proses periwayatannya itu dari sudut kualitas 'shahih' dan sudut kuantitas 'mutawatir'.

"Jadi menurut saya tidak perlu dipersoalkan," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, penulis sekaligus sejarawan Batara Richard Hutagalung mengungkapkan klaim, tidak ada pengucapan ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

Kendati peringatan Hari Sumpah Pemuda telah berlangsung selama 92 tahun, Batara Richard menemukan adanya fakta sejarah lain yang belum banyak diketahui publik.

Lewat hasil penelitian yang ia tulis dengan judul "28 Oktober 1928: Tidak Ada Sumpah Pemuda" pada 17 Juli 2020, Batara Richard menyebut tidak ada pengucapan ikrar yang dilakukan oleh para pemuda.

Ia meneliti, berdasarkan hasil-hasil rapat Kongres Pemuda II, tidak ditemukan adanya pembacaan atau pengucapan ikrar.

"Hasil pembahasan Kongres Pemuda II, yang pada waktu itu dalam bahasa Melayu dinamakan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia II diformulasikan sebagai resolusi," kata batara Richard kepada Suara.com, Kamis (29/10/2020).

"Tidak ada pembacaan sumpah atau ikrar bersama. Baru di tahun 1950-an hasil kerapatan pemuda ini dinamakan sebagai Sumpah Pemuda, untuk disejajarkan dengan Sumpah Palapa Gajah Mada, untuk kepentingan politik saat itu."

Ia menjelaskan, dalam Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia II yang dihadiri oleh Sugondo Joyopusito, Joko Marsaid, Muhamad Yamin, Arif Syarifuddin dan beberapa tokoh lain itu, juga diikuti oleh masyarakat luas.

Rapat terbuka itu mengakibatkan membludaknya animo masyarakat yang hadir di sidang yang dilaksanakan selama dua hari. Tak tanggung-tanggung, saat itu 700-an orang memenuhi tempar sidang.

Meski begitu, hanya 80 orang yang tercatat sebagai peserta resmi yang mewakili 9 organisasi pemuda pribumi.

"Pada dasarnya, Kerapatan Pemuda II hanya menyempurnakan hasil dari Kerapatan Pemuda I dan beberapa pertemuan besar setelah Kerapatan Pemuda I serta belasan kali diskusi yang intensif di antara para pemuda dari organisasi-organisasi, baik yang terlibat dalam Kerapatan Pemuda I, maupun organisasi-organisasi yang dibentuk setelah Kerapatan Pemuda I."

"Gagasan membentuk Bangsa Indonesia dan mendirikan Negara Bangsa (Nation State) Indonesia, serta akan menggunakan Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan, dirumuskan dalam resolusi sebagai Putusan Kongres Pemuda II. Resolusi tersebut dibacakan oleh Ketua Sidang Sugondo Joyopuspito pada sidang ketiga, sidang terakhir tanggal 28 Oktober 1928," kata Batara.

Resolusi itu lah yang kini dikenal dengan naskah Sumpah Pemuda yang selalu dibaca setiap tanggal 28 Oktober.

Hanya, Batara menyoroti kesalahpahaman sejarah yang selama ini telah beredar luas di masyarakat Indonesia.

Ia menampik dahulu para tokoh yang terlibat dalam Kongres Pemuda itu membacakan dan mengikrarkan diri.

"Sudah waktunya lembaga-lembaga yang berwenang untuk penulisan-penulisan sejarah, terutama untuk buku-buku pelajaran mengenai sejarah di sekolah-sekolah, melakukan penelitian ulang dan menulis baru, bukan sekadar revisi tulisan lama, agar generasi mendatang tidak lagi membaca sejarah yang salah," kata dia dikutip dari tulisannya.

Penulis buku "Indonesia Tak Pernah Dijajah" ini juga meminta agar masyarakat dan media menonjolkan tokoh-tokoh lain yang sebenarnya punya andil besar dalam penyusunan hasil Kongres Pemuda II.

"Tokoh-tokoh yang sangat berperan sehingga terselenggaranya pertemuan besar yang sangat bersejarah tersebut di antaranya adalah Mohammad Tabrani Surjowitjitro dan Djamaluddin Adinegoro."

"Terbukti, bahwa Tabranilah yang pertama menggunakan nama Bahasa Indonesia, dan mengusulkan, agar nama bahasa yang akan dijadikan bahasa persatuan dari Bangsa Indonesia yang akan dibentuk, bukan Bahasa Melayu sebagaimana diusulkan oleh Muhammad Yamin, melainkan dinamakan Bahasa Indonesia," ungkap dia.