Suara.com - Negara berusaha untuk memberikan perhatian setara bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen untuk mewujudkan pemberdayaan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas.
“Penting bagi kita untuk memastikan bahwa negara memberikan perhatian setara untuk semua ragam disabilitas. Pemerintah, dalam hal ini Kemensos, meneguhan komitmen dan membangun kepedulian seluruh bangsa dalam mewujudkan pemberdayaan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas,” kata Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, Jakarta, Minggu (1/11/2020).
Pemerintah dalam hal ini Kemensos meneguhan komitmen dan membangun kepedulian seluruh bangsa dalam mewujudkan pemberdayaan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang disabilitas,” kata Mensos di Jakarta (1/11/2020).
Hal ini diungkapkannya dalam menyambut Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2020, pada 3 Desember 2020. Peringatan HDI kali ini mengusung tema “ Not All Disabilities are Visible (tidak semua disabilitas bisa terlihat)".
Menurut Juliari, tema ini menyiratkan pesan kepada khalayak bahwa tidak semua ragam disabilitas dapat disadari dan diketahui oleh masyarakat umum.
Ia menambahkan, banyak ragam disabilitas yang tidak semua disadari oleh masyarakat, apalagi dalam kodisi pandemi Covid-19. Mungkin mereka yang disabilitas rungu wicara, sehingga tidak bisa langsung bisa diketahui bahwa ia adalah pemyandang disabilitas.
Dalam kondisi pandemi dan peringatan DHI 2020, pemerintah medorong organisasi masyarakat sipil, institusi akademik, dan sektor swasta agar menjalin kemitraan dengan organisasi disabilitas dalam merencanakan kegiatan dan aksi nyata yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas.
Pada dasarnya, peringatan HDI merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa, peran dan kemampuan para penyandang disabilitas, sekaligus momentum untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi para penyandang disabilitas.
“Peringatan HDI juga dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian, kesetaraan dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas, dan wujud pengakuan dan eksistensi Penyandang Disabilitas,” tambah Juliari.
Ia menyerukan kepada semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendorong upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui program-program inklusi.
“Mari membangun masyarakat inklusi, dan SDM disabilitas yang unggul penuh karya dan bersama mencegah penyebaran Pandemi Covid-19,” katanya.
Juliari berharap, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan lebih besar akses dalam banyak kesempatan, termasuk akses terhadap pekerjaan, baik di sektor pemerintah maupun swasta.
“Apalagi bila mereka memiliki keterampilan yang memadai dan mendapat sertifikasi,” katanya.
Mensos mengingatkan, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ada kewajiban bagi instansi pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja sebesar 2 persen untuk penyandang disabilitas, dan sebanyak 1 persen untuk kalangan dunia usaha.
Kemensos sendiri menyediakan fasilitas untuk pengembangan keterampilan bagi penyandang disabilitas, seperti Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Ciung Wanara dan Balai Rehabilitasi Vokasional Penyandang Disabilitas (BBRVPD), di Cibinong, Bogor.
TERPOPULER
