Perhimpunan Guru Sesalkan Dugaan Kebocoran Data Ratusan Ribu Honorer

Suara.com - Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menyayangkan isu kebocoran ratusan ribu data pribadi guru honorer penerima bantuan langsung tunai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ke publik melalui pesan berantai di aplikasi pesan WhatsApp.

Koordinator P2G Satriwan Salim mengatakan hal tersebut sangat berbahaya jika data yang disebarkan dalam format Microsoft Excel dengan nama file "Data Penerima BSU Guru Honorer" itu benar adanya.

"Sampai-sampai ada nomor induk kependudukan, nomor rekening yang bersangkutan, bahkan nama Ibu kandungnya. Kami sangat menyayangkan data pribadi ini bocor dan tersebar ke publik melalui WAG," kata Satriwan, Jumat (20/11/2020).

Kabid Advokasi Guru P2G Iman Z. Haeri menambahkan, isu kebocoran data ini membuat para guru takut untuk menginput data secara online ke sistem Kemendikbud, dia berharap kasus ini segera terungkap.

"Mas Menteri (Nadiem) pasti sangat paham soal keamanan digital. Kalau kecolongan lagi, ini mirip kejadian percakapan dalam penyederhanaan draf kurikulum beberapa waktu lalu. Kali ini yang bocor data guru. Dapat bantuan subsidi saja belum, datanya sudah bocor. Miris sekali nasib guru honorer," ucap Iman.

Diberitakan sebelumnya, dalam file yang bocor tersebut tercantum 175.000 list nama guru, lengkap dengan Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), Nomor Induk Kependudukan, ID BSU, Nama Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), tempat tanggal lahir, nama tempat tugas, nomer rekening, hingga nama ibu kandung.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hasan Chabibie mengatakan pihaknya akan menelusuri data yang beredar ini, sebab sejauh ini tidak ada data yang terdeteksi bocor dari sistem.

"Tidak terjadi kebocoran data pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Saat ini Kemendikbud telah menelusuri detil data dimaksud dan hasilnya tidak bersumber dari Kemendikbud. Kami terus melakukan investigasi dengan pihak-pihak lain terkait hal ini," kata Hasan kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).

Hasan menegaskan Kemendikbud selalu berkomitmen menjaga perlindungan data pribadi yang dikelola melalui sistem pendataan pendidik dan tenaga kependidikan nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetap terus terlaksana.

Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp 1,8 juta ini memang tengah disalurkan kepada 2.034.732 juta tenaga pendidik honorer yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS, 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.

Untuk persyaratan antara lain; guru honorer, dosen, dan tenaga non-PNS harus berpenghasilan di bawah Rp 5 juta.

Selain itu, penerima subsidi gaji lingkupan Kemendikbud juga dipastikan tidak menerima salah satu bantuan semi-bansos, yaitu Kartu Prakerja hingga 1 Oktober 2020.