Suara.com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI Jakarta disusun dengan sistem kebut. Sebab hanya butuh waktu 21 hari dari 5 November sampai dokumen pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 disahkan.
Penyebab dari molornya pembahasan anggaran ini disebabkan oleh terlambatnya Pemprov DKI menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021 kepada DPRD DKI.
Mengenai hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya terlambat karena penyusunan program yang tak mudah. Banyak kebijakan yang harus disusun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang.
"Pembahasan APBD itu kan bukan yang dikerjakan 1-2 hari, atau 1-2 minggu, atau bahkan 1-2 bulan, pembahasan APBD itu kan banyak program yang sudah lama bertahun dilaksanakan, direncanakan jangka pendek, menengah, panjang," ujar Riza di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).
Ia harus mempertimbangkan banyak unsur seperti melanjutkan program dari pendahulunya salah satunya yang dibuat mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Sebab setiap program Pemerintahan harus berkesinambungan ke era selanjutnya.
"Semua program pemerintah berkesinambungan, bahkan dari pemimpin sebelumnya ada yang kami lanjutkan dan kami teruskan, tidak ada yang tidak berkelanjutan dan berkesinambungan," jelasnya.
Selain itu, pandemi Covid-19 juga dianggap menjadi penyebab pihaknya terlambat menyerahkan dokumen itu.
Banyak program yang harus disesuaikan dengan kondisi ibu kota di masa penyebaran virus corona ini.
"Karena pandemi covid banyak program yang memang harus kami sesuaikan terutama program Kemendagri," pungkasnya.
TERPOPULER
