Infografis
"Setiap paslon juga membuatkan APD dan hand sanitizer bergambar dirinya untuk dibagikan ke masyarakat. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Penanganan kesehatan dan penggerakan ekonomi di daerah dilakukan secara massif dan serentak," tuturnya.
Zulkarnain mengaku heran jika ada yang mengatakan, pilkada hanya menjadi kluster penyebaran Covid-19 dan menghambur-hamburkan uang negara di tengah krisis ekonomi seperti saat ini.
"Pilkada ini keputusan kolektif pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu. Faedah dan kebermanfaatannya lebih banyak. Namanya pesta demokrasi, masyarakat jadi terhibur di tengah frustrasi karena Covid-19, dan perekonomiannya kembali menggeliat karena uang yang berputar di bawah sangat besar," cetusnya.
Kemudian tambahnya, tidak ada satu pun ahli pandemi atau penguasa di muka Bumi ini yang mampu memberikan jaminan kapan pandemi global bernama Covid-19 ini akan berakhir.
"Sampai detik ini, tak satupun dari mereka yang mampu memberi kepastian, sedangkan pilkada atau kegiatan pesta demokrasi untuk memilih para pemimpin adalah hal yang mutlak harus dilakukan demi terjaganya eksistensi kehidupan bernegara dan sistem pemerintahan di daerah," ujar Zulkarnain.
Lebih lanjut ia katakan, kelangsungan kehidupan bernegara nyata-nyata terancam manakala terjadi kevakuman kekuasaan secara luas di tengah masyarakat.
"Untuk itu, pilkada harus tetap dilaksanakan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir, karena kita memang tidak tahu, negara manapun tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Penyelenggaran pilkada harus dilakukan dengan cara baru yakni menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan," demikian Zulkarnain.
