REGIONAL:
Suara.com - PDI Perjuangan angkat bicara mengenai kadernya, Menteri Sosial Juliari Batubara yang menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai lambang banteng itu meminta agar Juliari mau kooperatif.
Sekretaris Jendral (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mendukung langkah KPK terhadap berbagai upaya pemberantasan korupsi, termasuk pada anggotanya. Hukum di Indonesia yang menolak tindakan rasuah itu harus ditegakan.
“Siapapun wajib bekerja sama dengan upaya yang dilakukan oleh KPK tersebut," ujar Hasto kepada wartawan, Minggu (6/12/2020).
Karena itu, ia mendukung proses hukum yang dijalankan KPK terhadap Juliari. Hasto menyatakan tidak akan menolerir kasus korupsi meski menimpa anggotanya sendiri.
"Partai menghormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung. Hukum adalah jalan peradaban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran," tuturnya.
Hasto juga menyatakan dalam kaderisasi partai, pihaknya sudah mengingkatkan agar anggotanya yang menjabat sebagai pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaan. Sebab dalam menjalankan roda pemerintahan, segala prosesnya harus dijalankan dengan bersih.
"Kami selalu tegaskan bahwa kekuasaan itu untuk rakyat. Partai melarang segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, termasuk korupsi," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, bersama empat orang lainnya, sebagai tersangka korupsi bantuan sosial covid-19 untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.
Selain Juliari, KPK turut menetapkan dua pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, yakni Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW), sebagai tersangka penerima suap.
Sedangkan pemberi suap adalah pihak swasta bernama Ardian I M (AIM) dan Harry Sidabuke.
"KPK menetapkan lima orang tersangka di Kementerian Sosial RI terkait bantuan sosial (Bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (6/12/2020) dini hari.
Tiga penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah UU No 20/2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sedangkan pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
