Infografis
Suara.com - Seluruh anggota DPRD Jakarta memutuskan untuk keluar dari ruang rapat atau walkout saat rapat paripuna, Senin (14/12/2020). Alasannya, mereka tak mau mendengar pandangan dari fraksi PSI.
Rapat paripurna kali ini beragendakan Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015.
Awalanya saat giliran PSI menyampaikan pandangan, anggota fraksi Golkar, Jamaluddin melakukan interupsi. Ia meminta agar pimpinan rapat memberikan mandat kepada PSI untuk tidak mengubah sikapnya setelah rapat ini.
Hal ini menyinggung kejadian PSI yang menolak Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2020 karena disebut ada kenaikan gaji. PSI padahal awalnya dalam rapat tidak memprotes kebijakan itu.
Menanggapi hal ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD DKI Misan Samsuri mengatakan tidak ada mandat khusus kepada PSI soal pandangannya. Akhirnya, fraksi Golkar memilih walkout dan tak mau mendengar pendapat PSI.
"Kalau memang tidak (ada mandat), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya izin keluar," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).
Namun sikap Golkar ini ternyata diikuti oleh semua fraksi lain kecuali PSI. Dari 50 lebih anggota yang hadir secara fisik, seluruhnya memilih untuk meninggalkan ruang rapat.
Begitu keluar, Jamaludin mengaku khawatir jika tak ada mandat, maka pandangan fraksi PSI bisa saja berubah lagi. Terlebih lagi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) mereka melakukan campur tangan atas pandangan fraksi.
"Saya tidak mau mereka tanpa mandat, partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan mereka katakan kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," jelasnya.
Baca Juga: PK Anies Soal Reklamasi Pulau G Ditolak, PDIP: Patuhi Putusan Pengadilan
Ia juga menyayangkan PSI yang hanya berani membuka pandangannya kepada media massa. Padahal, kata Jamaluddin, seharusnya anggota dewan menyampaikannya di agenda paripurna.
