Suara.com - Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni atau PA 212 hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama membuat pernyataan sikap terkait tewasnya enam laskar dan penahanan Habib Rizieq Shihab. Mereka meminta aktor intelektual penyebab tewasnya enam laskar diungkap dan menuntut pembebasan Habib Rizieq tanpa syarat.
Pernyataan sikap itu disampaikan secara tertulis dan juga melalui sebuah video. Dalam video tersebut tampak perwakilan dari tiga organisasi masyarakat tersebut sambil mengangkat tangan mengikuti gaya Habib Rizieq saat hendak dibawa ke Rutan Polda Metro Jaya.
"Bahwa kami tidak akan pernah mundur selangkah pun dan tetap berjuang menegakkan keadilan dan melawan kezaliman demi keselamatan agama, bangsa dan negara," kata Ketua Majelis Syuro DPP FPI Habib Muhsin bin Ahmad dalam sebuah video yang diterima Suara.com, Rabu (16/12/2020).
"Baik IB HRS bersama kami ataupun tidak bersama kami dari arogansi kekuasaan yang dipertontonkan oleh aparat pemerintah," tambahnya.
Selain itu, FPI, GNPF Ulama dan PA 212 juga menuntut diungkapnya aktor intelektual di balik tewasnya enam laskar FPI. Enam laskar itu tewas dengan narasi melawan saat ditemui pihak kepolisian.
Bukan hanya soal enam laskar FPI yang tewas, mereka juga menuntut pembebasan Rizieq tanpa syarat. Sebagaimana diketahui, Rizieq ditahan sejak 12 Desember dengan status tersangka atas kasus pelanggaran protokol kesehatan.
"Menuntut pembebasan IB HRS tanpa syarat," tegasnya.
Lebih lanjut, tiga ormas itu juga menyerukan kepada tokoh dan umat Islam untuk tetap bersatu dan berjuang sesuai dengan konstitusi yang tersedia. Mereka meminta agar jangan ada yang terpengaruh dengan pihak manapun yang hendak berupaya melakukan adu domba serta melemahkan perjuangan umat dengan cara intimidasi serta pemberian dalam bentuk materi.
"Kami mengajak umat Islam untuk meningkatkan Iman dan taqwa dengan cara bertaubat, kembali kepada memperbanyak zikir dan doa agar memberikan kemenangan kepada kita dan menghancurkan musuh-musuh agama, bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)," jelasnya.
TERPOPULER
