Suara.com - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan FPI.
Menurutnya, Jokowi sengaja mengambil kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan.
Hal itu disampaikan oleh Rachland melalui akun Twitter miliknya @rachlannashidik.
"Pemerintahan Jokowi mengambil ke tangannya sendiri kewenangan hakim untuk mengadili dan memutuskan," kata Rachland seperti dikutip Suara.com, Jumat (1/1/2021).
Rachland menilai, cara pemerintah 'menggebuk' FPI berpotensi membahayakan hak konstitusional seluruh warga negara.
"Cara pemerintah menggebuk FPI membahayakan hak konstitusional semua warga negara," ucap Rachlan.
Rachland memprediksi, pascadibubarkannya FPI maka tak menutup kemungkinan organisasi lain juga bisa dibubarkan oleh pemerintah.
Pembubaran organisasi akan kembali terjadi jika organisasi tersebut tak sesuai dengan selera penguasa.
"Setelah FPI, organisasi apapun kini bisa dibubarkan dan dilarang bila tak sesuai selera penguasa," ungkapnya.

Pembubaran FPI disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menuturkan, alasan pemerintah membubarkan FPI karena organisasi pimpinan Habib Rizieq Shihab itu tidak memiliki kedudukan hukum.
FPI dibubarkan berdasarkan putusan MK Nomor 82/PUU112013 yang diteken pada 23 Desember 2014.
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai oramas maupun sebagai organisasi biasa," kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (30/12/2020).
Mahfud juga mengatakan, bahwa FPI tidak lagi melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada negara per Juni 2019.
Di samping itu, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyebut kalau FPI kerap melakukan pelanggaran selama berdiri sebagai organisasi massa.
Tak Surut Semangat
Keputusan pemerintah melarang semua bentuk kegiatan Front Pembela Islam tidak akan mematikan semangat pengikut kelompok yang dipimpin Habib Rizieq Shihab.
Tokoh FPI yang kini menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin menegaskan, "Ada FPI atau tidak, kami tetap berjuang membela negara dari para pengkhianat bangsa yaitu para jongos, cukong, dan terdepan membela agama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar."
Novel menambahkan, "Kami dididik tidak fanatik organisasi karena tujuan kami mencari ridho Allah karena organisasi hanya kendaraan."
Sebaliknya, Novel mengatakan kasihan kepada salah satu partai yang disebutnya "pengkhianat."
Dalam pernyataan tertulis Novel yang disampaikan kepada Suara.com, nampaknya dia amat geram dengan partai yang disebutnya mendukung wacana mengubah Pancasila itu.
"Puncak rezim panik akhirnya sampai juga dengan membabi buta karena sudah terdesak oleh kasus pembantaian terhadap enam laskar yang sudah mulai terkuak," katanya.