Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran yang sangat besar di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.
Anggaran di Kementerian PUPR terbesar yakni sebesar Rp 149,8 triliun.
"Pada APBN tahun 2021 Kementerian PUPR mendapatkan porsi anggaran yang terbesar, sangat besar, nilainya Rp Rp149,8 triliun. Sekali lagi ini jumlah yang sangat besar," ujar Jokowi dalam sambutan Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini dari Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (15/1/2021).
Karena itu Jokowi mengingatkan jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran sebesar Rp 149,8 trilliun harus memberikan dampak signifikan dan daya ungkit perekonomian.
Serta membuat sektor konstruksi nasional kembali bergeliat atau bergerak.
"Saya ingin mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memberikan daya ungkit bagi ekonomi kita, membuat sektor konstruksi nasional bergeliat kembali," kata dia.
Menurut Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi bukan hanya memberikan kesempatan kerja kepada pekerja sektor konstruksi, tapi juga menggerakkan rantai pasok sektor konstruksi, sektor kontraktor.
"Memberikan multiplier effect yang luas bagi industri yang terkait sektor konstruksi, menggerakkan industi baja, besi, semen, alat berat dan juga sektor informal seperti pedagang makanan minuman kos-kosan sebagainya," ucap dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memberikan penghargaan dan mengapresiasi upaya Kementerian PUPR melakukan percepatan proses tender atau seleksi dini sejak Oktober 2021.
Baca Juga: Jadi Atensi Presiden Jokowi, Menteri PUPR Tinjau Longsor Sumedang
"Saya menerima laporan sampai 15 Januari 2021 ada 209 paket senilai Rp 2,1 triliun telah selesai tender dan 982 paket dengan nilai Rp 12,5 triliun telah selesai tender dan telah siap ditandatangani pada hari ini dan tadi sudah dilakukan," tutur Jokowi.
Bahkan ia mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur masih cukup banyak.
Ia pun meminta kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melakukan percepatan proses tender. Sehingga di kuartal peryama semua paket sudah ditenderkan dan ditandantangi kontraknya
"Saya mencatat, sisa paket kegiatan infrakstruktur masih cukup banyak untuk itu saya minta kepada Menteri PUPR dilakukan percepatan sehingga di kuartal pertama, semua paket sudah ditenderkan sudah ditandatangani kontraknya. Ini penting dalam rangka menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional kita," katanya.
