Infografis
Suara.com - Mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun tangan menghentikan segala tindakan SARA atau rasis di Indonesia. Menurut Pigai, tindakan rasis bersifat sistemik kolektif di lingkar kekuasaan negara.
Termasuk, lanjut Pigai kejahatan terhadap rakyat Papua yang selama ini dilakukan dan terus terjadi karena didasari adanya rasisme kolektif.
"Pelaku yang pemegang remote control-nya itu ada di dalam kekuasaan. Mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan rasis itu bukan aktor utama. Aktor utama ada di dalam lingkaran," kata Pigai kepada Suara.com, Senin (25/1/2021).
"Karena itu sepanjang negara tidak mengambil posisi secara tegas dan jelas itu masalah tidak akan bisa menyelesaikan persoalan," sambung Pigai.
Pigai berujar, Jokowi tidak hanya harus sekadar turun tangan menghentikan segala bentuk tindakan rasis. Melainkan Jokowi juga diharapkan dapat membangun sistem pengelolaan negara yang lebih baik dan menghormati hak asasi manusia (HAM).
"Iya, Jokowi tidak hanya sekadar turun tangan. Tetapi membangun sistem pengelolaan negara yang lebih berorientasi kepada penghormatan kepada hak asasi manuasia, demokrasi berkeadilan dan non diskriminasi secara sistemik. Jadi merubah sistem juga membersihkan orangnya begitu dua. Jadi tidak hanya satuan-satuan begitu ecek-ecek itu gak bisa," tutur Pigai.
Sebelumnya, Natalius Pigai tengah menjadi buah bibir karena diduga menjadi korban penghinaan relawan Pro Jokowo-Maruf. Dia disandingkan dengan gorila usai mengomentari soal vaksinasi Covid-19.
Menyoroti soal rasisme, Natalius Pigai merasa menjadi salah satu korbannya. Kata dia, rasisme merupakan kejahatan kolektif yang dilakukan negara pada rakyat Papua.
Hal itu diutarakan Natalius Pigai lewat jejaring Twitter miliknya pada Minggu (24/1/2021).
Baca Juga: Paksa Siswi SMKN 2 Padang Pakai Hijab, Pengacara: Sekolah Melanggar HAM!
Natalius Pigai berkicau, semasa pemerintahan Presiden Jokowi, kejahatan HAM di Papua cenderung didasari atas rasisme.
