Suara.com - Pemerintah bakal melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas) dalam penelusuran kontak dekat pasien Covid-19 atau tracing. Pelibatan itu pun dipertanyakan karena mereka tidak memiliki kompetensi layaknya tenaga medis yang biasa melakukan penelusuran atau tracing.
"Di sisi lain, ada pertanyaan mengenai kapasitas dan peran Babinsa dan Babinkamtibmas dalam kegiatan tersebut. Para Babinsa atau Babinkamtibmas tidak memiliki kompetensi dalam upaya tracing karena kemampuan tracing dimiliki tenaga medis," kata peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/2/2021).
Kalau misalkan mereka dilibatkan hanya untuk mendampingi para tenaga medis, maka perlu diperhatikan soal protokol kesehatan yang jelas. Apalagi ketika Babinsa atau Babinkamtibnas tersebut tengah mendampingi tenaga kesehatan maupun tindakan lanjutan seperti membawa kandidat yang diperiksa dengan hasil reaktif Covid-19.
"Belum lagi ada potensi agen penyebaran Covid-19 mengingat TNI-Polri yang ditugaskan adalah Babinsa/Babinkamtibmas yang berperan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di luar masalah penanganan Covid-19," ujarnya.
Di sisi lain, Fahmi juga khawatir kalau ekspetasi masyarakat terlalu tinggi dengan pelibatan Babinsa dan Bhabimkamtibnas justru tidak berjalan efektif di lapangan. Pasalnya, selama ini pemerintah juga telah menetapkan dalam regulasi kalau TNI-Polri juga ikut terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Seperti pada saat periode awal penanganan Covid-19 di mana satuan teritorial atau kewilayahan TNI Polri dalam melakukan tracing ikut terlibat. Akan tetapi seiring makin kencangnya laju pertumbuhan angka kasus positif Covid-19, cerita-cerita seperti itu disebut Fahmi tidak lagi terdengar.
"Ini penting jika kita memperhatikan penilaian presiden atas pelaksanaan PPKM. Jika pelibatan itu berjalan efektif di lapangan, apakah kegalauan presiden itu bisa terjadi?."
TERPOPULER
