REGIONAL:
Suara.com - Febrianto, sosok yang melaporkan pentolan KAMI Jumhur Hidayat ke Bareskrim Polri dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara penyebaran berita bohong atau hoaks, Kamis (24/2/2021). Dalam sidang yang berlangsung di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dia membeberkan alasan melaporkan Jumhur atas cuitan di media sosial Twitter.
Febrianto mengaku, pelaporan dilakukan setelah dirinya melihat cuitan Jumhur terkait Ombibus Law - UU Cipta Kerja. Dia menyatakan, cuitan Jumhur mengandung provokasi.
"Saya membuat laporan polisi ke Bareskrim. Di situ kami lihat beberapa cuitan akun Jumhur yang menurut kami ada provokasi," kata Febrianto.
Dia mengaku bersama tiga temannya lantas mendiskusikan terkait hal tersebut. Setelahnya, pelaporan di langsung dilakukan di Bareskrim Polri.
"Di Jakarta lanjut lagi diskusi masalah itu, cerita-cerita mengenai cuitan. Hasil diskusi kita 4 orang, besoknya kita janjian buat bikin laporan ke Bareskrim setelah Isa, di situ saya melakukan laporan pada akun Twitter milik Jumhur Hidayat," sambungnya.
Febtianto menyebut, ada dua cuitan Jumhur yang dapat mengandung provokasi. Di antaranya soal Omnibus Law dan dampak yang ditimbulkan dari Omnibus Law serta UU Cipta Kerja.
"Ada dua konten yang menurut kami ada provokasi yang tanggal 25 Agustus ada cuitan bersi tentang Undang-undang Omnibus Law itu untuk investor. Ditanggal 7 Oktober cuitanya Undang-undang Omnibuslaw itu ada untuk demo buruh, yang mengatakan undang-undang itu membuat rakyat menjadi kuli di negara sendiri, itu yang menurut kita akan menjadi provokasi di masyarakat," beber dia.
Didakwal Picu Onar Lewat Hoaks
Sebelumnya, Jumhur didakwa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoaks yang menimbulkan keonaran melalui cuitannya di Twitter soal UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Lewat cuitannya itu, Jumhur juga dianggap membuat masyarakat menjadi berpolemik. Hal tersebut berimbas kepada aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 di Jakarta dan berakhir ricuh.
Dalam dakwaan itu, Jumhur dijerat dengan dua pasal alternatif. Pertama, dia dijerat Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 15 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 KUHP atau Pasal 45A ayat (2) jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang RI nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
TERPOPULER
