Dua Pidato di DPR Tunjukkan Arah Ekonomi Prabowo Semakin Jelas

Suara.com - Dua pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan penyampaian RAPBN 2027 menunjukkan semakin jelasnya arah pembangunan ekonomi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

Penilaian itu disampaikan Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian dan ia mengatakan pidato Prabowo itu adalah pidato negara pembangunan.

Ia menjelaskan sebelumnya diskusi ekonomi nasional di era Prabowo lebih banyak berfokus pada pengelolaan APBN, stabilitas makroekonomi, dan reformasi sektoral yang berdiri sendiri. Tapi dalam dua pidato terakhirnya, Prabowo menunjukkan upaya menyatukan berbagai kekuatan ekonomi nasional ke dalam satu tujuan yang lebih besar, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Menurut saya, ini adalah pidato negara pembangunan. Bukan karena negara ingin menjadi pemain utama dalam seluruh aktivitas ekonomi, tetapi karena pemerintah sedang berusaha memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki bangsa ini dapat bergerak bersama menuju tujuan yang sama, yaitu pertumbuhan yang lebih tinggi, lapangan kerja yang lebih luas, dan kesejahteraan yang lebih merata,” kata Fakhrul di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Fakhrul melihat, pidato ekonomi Presiden tahun ini sebagai upaya membangun optimisme dan arah yang lebih jelas bagi perekonomian nasional.

“Kalau saya harus merangkum pidato ini dalam satu kalimat, saya akan mengatakan bahwa pemerintah sedang berusaha memastikan seluruh kekuatan ekonomi Indonesia, baik pemerintah, dunia usaha, pasar modal, perbankan, BUMN maupun masyarakat dapat bergerak bersama untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih luas,” jelas dia.

Fakhrul menilai, berbagai inisiatif yang muncul dalam pidato Presiden sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Inisiatif tersebut mulai dari Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), Danantara Development Management Fund, Indonesia Financial Center (IFC), bursa komoditas strategis, bank emas, hingga reformasi pasar modal.

Menurutnya, salah satu hal yang menarik dari pidato Presiden adalah pembangunan tidak lagi semata-mata diletakkan di atas APBN.

Ia melihat, pemerintah mulai menempatkan dunia usaha, pasar modal, sistem keuangan, BUMN, sumber daya alam, dan masyarakat sebagai bagian dari mesin pertumbuhan yang sama.

Karena itu, menurut Fakhrul, pesan penting yang muncul dalam pidato tahun ini adalah bahwa pembangunan ekonomi bukan lagi semata persoalan belanja pemerintah, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat seluruh pelaku ekonomi memiliki ruang untuk tumbuh.

Lebih lanjut, Fakhrul memandang salah satu ujian terbesar dari visi pembangunan yang disampaikan Presiden adalah kemampuan mengembalikan kepercayaan dunia usaha.

Ia mengingatkan bahwa pengalaman semester pertama tahun ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih banyak ditopang oleh aktivitas pemerintah, sementara sektor manufaktur dan beberapa sektor produktif lainnya masih menghadapi tekanan.

"Pemerintah dapat menjadi katalis, tetapi pemerintah tidak bisa menjadi satu-satunya mesin pertumbuhan. Pada akhirnya keberhasilan target pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh seberapa besar sektor swasta kembali berinvestasi, memperluas kapasitas produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru,” kata Fakhrul.

Karena itu, menurutnya, berbagai reformasi yang diumumkan harus diterjemahkan menjadi perbaikan iklim usaha yang nyata.

Meski memberikan apresiasi terhadap arah besar yang disampaikan pemerintah, Fakhrul menilai pasar masih menunggu rincian mengenai tahapan implementasi berbagai agenda tersebut.

“Visinya semakin jelas. Tetapi investor dan pelaku usaha biasanya tidak hanya bertanya ke mana kita akan pergi. Mereka juga ingin tahu bagaimana cara mencapainya, apa prioritasnya, dan bagaimana setiap kebijakan akan diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, serta peningkatan produktivitas,” kata Fakhrul.

Menurut Fakhrul, tantangan terbesar ke depan bagi pemerintah Indonesia bukan lagi merumuskan visi pembangunan, melainkan memastikan visi tersebut dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.