Kasus Suap Ekspor Lobster, KPK Panggil Dua Orang PNS Kementerian KP

Bangun Santoso | Yaumal Asri Adi Hutasuhut | Suara.com

Selasa, 02 Maret 2021 | 12:47 WIB
Kasus Suap Ekspor Lobster, KPK Panggil Dua Orang PNS Kementerian KP
Ilustrasi Gedung KPK.

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari ini Selasa (2/3/2021) penyidik memanggil dua saksi guna dimintai keterangan untuk tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Adapun sejumlah saksi itu adalah FX Lusianto Prabowo dan Erwin Situmorang yang keduanya merupakan dari unsur pegawai negeri sipil (PNS).

“ Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri lewat keterangannya, Selasa (2/3/2021).

Diyakini kedua saksi itu memiliki informasi penting guna mengembangkan kasus dugaan suap ini.

Sebelumnya, pada Senin (1/3) KPK juga memeriksa sejumlah saksi terkait Edy Prabowo, mereka adalah Legal Divisi Hukum Bank Negara Indonesia atau BNI Kantor Pusat Amanda Tita Mahesa serta tiga karyawan swasta masing-masing Syammy Dusman, Mulyanto, dan Asep Abidin Supriatna.

KPK total menetapkan tujuh tersangka kasus suap ekspor benur.Sebagai penerima suap, yaitu Edhy Prabowo (EP), staf khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), staf khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Misanta Pribadi (AMP), Amiril Mukminin (AM) selaku sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT ACK Siswadi (SWD), dan Ainul Faqih (AF) selaku staf istri Edhy.

Sementara itu, pemberi suap adalah Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito yang saat ini sudah berstatus terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Suharjito didakwa memberikan suap senilai total Rp 2,146 miliar yang terdiri atas 103.000 dolar AS (sekitar Rp 1,44 miliar) dan Rp 706 juta kepada Edhy.

Suap diberikan melalui perantaraan Safri dan Andreau selaku staf khusus Edhy, Amiril selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy yang juga anggota DPR RI Iis Rosita, dan Siswadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT ACK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kabar Terkini Harun Masiku, KPK Yakin Tak Kabur ke Luar Negeri

Kabar Terkini Harun Masiku, KPK Yakin Tak Kabur ke Luar Negeri

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 12:33 WIB

Setahun Buron, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

Setahun Buron, KPK Yakin Harun Masiku Masih di Indonesia

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 12:24 WIB

KPK Duga Uang Suap yang Diterima Gubernur Sulsel untuk Biaya Kampanye

KPK Duga Uang Suap yang Diterima Gubernur Sulsel untuk Biaya Kampanye

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 12:10 WIB

Tak Cuma Kantor Bupati Bintan, 3 Lokasi Ini Turut Digeledah Penyidik KPK

Tak Cuma Kantor Bupati Bintan, 3 Lokasi Ini Turut Digeledah Penyidik KPK

News | Selasa, 02 Maret 2021 | 11:25 WIB

KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Pegawai Dilarang Masuk

KPK Geledah Kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan, Pegawai Dilarang Masuk

Sulsel | Selasa, 02 Maret 2021 | 11:17 WIB

Daftar Pejabat Bintan Diperiksa KPK di Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Daftar Pejabat Bintan Diperiksa KPK di Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Batam | Selasa, 02 Maret 2021 | 06:30 WIB

KPK 9 Jam Geledah Kantor BP Free Trade Zone Bintan

KPK 9 Jam Geledah Kantor BP Free Trade Zone Bintan

Batam | Selasa, 02 Maret 2021 | 06:10 WIB

Terkini

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

Bulog Pastikan Beras SPHP Tetap Terjangkau untuk Masyarakat

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:19 WIB

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

Kapal Berisi Jurnalis dan Relawan Indonesia Dibajak, Kemlu Kecam Keras Militer Israel

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

Mensos Gus Ipul Minta Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:14 WIB

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

Menjaga Protein dari Hulu, Misi SPHP Jagung Meredam Gejolak Harga Telur

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:11 WIB

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

Tak Terima Dituntut 5 Tahun Penjara, Noel Ebenezer: KPK Harus Taubat Nasuha

News | Senin, 18 Mei 2026 | 23:09 WIB

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

Raksasa Sawit PT Musim Mas Jadi Tersangka Perusakan Lingkungan, Kerugian Capai Rp187 Miliar

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:18 WIB

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

9 WNI Hilang Kontak Usai Diintersep Israel, GPCI Langsung Siagakan 3 KJRI untuk Evakuasi

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:16 WIB

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

DPR Desak Kemenhub Awasi Ketat Fuel Surcharge, Jangan Sampai Harga Tiket Ugal-ugalan

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:10 WIB

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

Dirjen Binwasnaker K3 Dituntut 4,5 Tahun, Sultan Kemnaker 6 Tahun Penjara

News | Senin, 18 Mei 2026 | 21:08 WIB

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

Pramono Anung Resmikan Integrasi CCTV Jakarta, Targetkan 24 Ribu Titik Pantau

News | Senin, 18 Mei 2026 | 20:40 WIB