Kasus Suap Proyek Infrastruktur, KPK Kembali Periksa Nurdin Abdullah

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif, Nurdin Abdullah terkait kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur, Selasa (9/3/2021). Bersamaan dengan Nurdin, penyidik KPK juga memeriksa dua tersangka lainnya, yakni Sekdis PUTR Sulsel Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto.

"Hari ini ketiganya diperiksa sebagai tersangka. Namun masih sebatas konfirmasi awal, diantaranya mengenai identitas masing-masing tersangka," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan.

Pemeriksaan terhadap ketiganya sudah kesekian kali sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

"Selanjutnya Tim Penyidik KPK akan kembali mengagendakan untuk pemeriksaan masing-masing sebagai tersangka jika nanti sudah didampingi oleh tim penasehat hukum. Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," ujarnya.

Pada perkara ini Nurdin dan Edy diduga menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Agung. Dana itu ditujukan Agung sebagai pelicin, guna memuluskan jalannya mendapatkan kembali sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021.

Atas kasus ini Nurdin dan Edy sebagai terduga suap, dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara Agung sebagai terduga pemberi suap, dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.