DPR Pertanyakan Alasan Undip Tak Diajak dalam Tim Vaksin Merah Putih

Erick Tanjung, Stephanus Aranditio

Rabu, 10 Maret 2021 | 17:07 WIB
DPR Pertanyakan Alasan Undip Tak Diajak dalam Tim Vaksin Merah Putih
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (Dok : DPR)

Suara.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan maksud pemerintah tidak memasukkan Universitas Diponegoro atau Undip Semarang dalam konsorsium vaksin nasional yang mengembangkan Vaksin Merah Putih.

Saleh mengatakan dengan tidak dimasukkannya Undip dalam konsorsium vaksin nasional, maka seolah-olah penelitian Vaksin Nusantara gagasan Eks Menkes Terawan Agus Putranto bersama Undip dan RSUP Kariadi Semarang jadi tak kredibel.

"Itu ada 7 lembaga inisiator vaksin merah putih, lembaga eikjman, LIPI, UI, UGM, ITB, UNAIR, UNPAD. Tidak ada Undip pak? ini saya tanya, ini kenapa kok tidak ada Undip? bukan kah tadi penelitian vaksin nusantara itu juga didanai oleh dana Kementerian Kesehatan, kok enggak ada?" kata Saleh dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Ketua Fraksi PAN itu menyebut kondisi ini membuat Terawan tersudutkan di hadapan publik.

"Ini seakan-akan vaksin nusantara diam-diam bikin sendiri, dan yang paling pahitnya lagi adalah yang muncul di luar sana seakan-akan vaksin nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan," ucapnya.

Oleh sebab itu, dia meminta Kementerian Kesehatan serta Kementerian Riset dan Teknologi mendukung penuh penelitian UNDIP terhadap Vaksin Nusantara.

"Ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran kita, saya ini akademisi, saya banyak belajar di perguruan tinggi besar, dan saya tahu bagaimana orang melakukan penelitian. Selama yang dilakukan undip itu sesuai metodologi penelitian yang benar, itu harus diakui," tegasnya.

Menjawab hal itu, Menristek Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa konsorsium vaksin nasional dibentuk tidak dengan menunjuk satu per satu perguruan tinggi atau pun lembaga penelitian.

"Anggota awal hanya satu, kemudian nambah dua karena LIPI di bawah kami juga, dan yang perguruan tinggi mengajukan satu per satu, kita tidak bisa main tunjuk kalau yang bersangkutan tidak mempunya interest dan kemampuan, sehingga muncullah beberapa platform tadi," kata Bambang.

baca juga

Diketahui, Vaksin Merah Putih tengah dikembangkan oleh enam lembaga penelitian yang tergabung dalam konsorsium vaksin nasional yang dibentuk pada 9 September 2020 lalu.

Keenam lembaga tersebut antara lain Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institute Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Airlangga.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

DPR Minta Pemerintah Pastikan Izin Vaksin AstraZeneca Sesuai Prosedur

DPR Minta Pemerintah Pastikan Izin Vaksin AstraZeneca Sesuai Prosedur

DPR | Rabu, 10 Maret 2021 | 14:44 WIB

Cintai Produk Dalam Negeri, Undip Olah Limbah Batu Bara Jadi Bahan Bangunan

Cintai Produk Dalam Negeri, Undip Olah Limbah Batu Bara Jadi Bahan Bangunan

Jawa Tengah | Rabu, 10 Maret 2021 | 10:11 WIB

Komisi IX DPR Dorong Semua Pihak Terus Jalankan Protokol Kesehatan

Komisi IX DPR Dorong Semua Pihak Terus Jalankan Protokol Kesehatan

DPR | Senin, 01 Maret 2021 | 16:37 WIB

Terkini

Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem

Kasus Penyekapan di Bandung, Komnas Perempuan Sebut Ada Kekerasan Berbasis Gender yang Ekstrem

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:16 WIB

Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana

Ketua BEM FH UBK Akui Terima Uang untuk Geser Aksi dari Istana

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 16:01 WIB

Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran

Program Imunisasi Nasional Kekurangan Dana Rp 1 Triliun Akibat Pemotongan Anggaran

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:58 WIB

Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah

Dasco Soal Said Iqbal Jadi Penasihat Prabowo: Bukan Lemahkan KSPI, Justru Tambah Keras ke Pemerintah

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:49 WIB

Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara

Buntut Konflik dengan Ruben Onsu, Sarwendah Datangi Komnas Perempuan dan Buka Suara

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:39 WIB

PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?

PSI Lempar Isu Prabowo-Gibran 2 Periode, PDIP Beri Sindiran Pedas: Emang Pak Prabowo Mau?

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:19 WIB

Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan

Ini Biadab! Kutuk Penyekapan Perempuan di Bandung, DPR Bakal Panggil Menteri PPPA ke Senayan

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:13 WIB

30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!

30 Kali Wajib Lapor Jadi Kunci Roy Suryo dan dr Tifa Lolos dari Sel Tahanan Jaksa!

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:11 WIB

Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google

Nadiem Makarim Akui Tak Yakin dengan Chromebook saat Meeting dengan Google

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:09 WIB

Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR

Pemerintah Usulkan RUU Pusat Finansial Internasional Masuk ke Prolegnas DPR

News | Selasa, 23 Juni 2026 | 15:05 WIB