Kursi Ketum Demokrat Jadi Rebutan, Mahfud MD: Presiden Happy-happy Saja

Suara.com - Menkopolhukam Mahfud MD memberikan tanggapan terkait kisruh perebutan kursi ketua umum Partai Demokrat. Ia menyebut Presiden Jokowi kaget dengan keterlibatan Moeldoko namun tetap santai saja.

Dalam sebuah video yang tayang di kanal Youtube Najwa Shihab, Kamis (11/3/2021) Mahfud menjelaskan pemerintah akan memutuskan kelak siapa yang berhak memegang tampuk kepemimpinan Demokrat sesuai undang-undang.

Ia juga membenarkan kemungkinan pihak yang mendukung pemerintah akan berpeluang lebih tinggi memenangkan sengketa perebutan kursi ketua parpol seperti yang sudah-sudah.

Sebut Jokowi happy-happy saja

Menjawab pertanyaan Najwa soal kesan Presiden Jokowi saat mengetahui Moeldoko mencampuri internal Partai Demokrat sebagai non-kader, Mahfud menyebut presiden kaget namun tetap happy.

"Tetapi kalau saya melihat kesan presiden ya happy-happy saja tuh. Artinya dia kaget betul ketika tahu bahwa Pak Moeldoko ikut, tetapi beliau tidak merasa bahwa ini merusak anu ini nggak, diem aja tuh," ujar Mahfud.

Najwa sebut yang biasa dimenangkan kubu pendukung pemerintah

Selanjutnya, Najwa Shihab menyebut, berkaca dari pengalaman kisruh partai yang pernah terjadi, pihak yang dimenangkan Kemenkumham adalah kubu yang mendukung pemerintah. Mahfud pun menyebut hal itu bisa saja terjadi.

Namun, Mahfud tak serta merta menggaransi bahwa pihak yang mendukung pemerintah adalah pihak Moeldoko.

"Ya mungkin ya, bisa saja. Sejak dulu kan begitu ya, sejak tahun 2002 ya? 

"Belum tentu loh. Belum tentu yang mendukung pemerintah itu belum tentu grupnya Pak Moeldoko dan sebagainya. Pak SBY kan berkali-kali mendukung sebelum pilpres," lanjut Mahfud.

Sebut AHY ketua Demokrat sah saat ini

Menanggapi kisruh Partai Demokrat, Mahfud MD mengaku pemerintah tak akan ikut campur secara politik. Ia menyebut hingga saat ini yang masih terdaftar resmi sebagai ketua Partai Demokrat adalah AHY.

"Satu, yang politik ya. Kita nggak akan ikut campurlah yang politik, kita menganggap itu urusan masyarakat. Karena kalau kita bilang Pak SBY benar ya banyak yang dukung. Kalau bilang Pak Moeldoko benar banyak yang dukung," ucapnya.

"Kita hukumnya aja lah. Hingga hari ini belum ada laporannya. Resminya itu sekarang Demokrat itu ya ketuanya Pak AHY, lalu majelis tingginya Pak SBY, itu yang terdaftar gitu, sah gitu," ujar Mahfud.