REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan koalisi partai politik pemerintah tidak ada yang mengusulkan untuk mengamandemen UUD 1945, terutama mengubah pasal yang mengatur masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
"Sejauh ini tidak ada yang mengusulkan atau bahkan sekedar bicara-bicara informal dengan MPR atau parpol pendukung pemerintahan," kata Arsul saat dihubungi Suara.com, Senin (15/3/2021).
Arsul mengatakan, satu-satunya agenda MPR yang sedang dikaji yakni soal Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Sementara terkait soal jabatan presiden sama sekali disebut tak ada.
"Dari 5 rekomendasi MPR periode lalupun tidak ada materi terkait masa jabatan Presiden 3 periode. Bahkan dari 5 materi tersebut ya hanya terkait PPHN itu saja yang saat ini didalami," tuturnya.
Kendati begitu, Arsul menilai adanya publik yang membicarakan soal pengubahan masa jabatan presiden tak bisa dilarang. Termasuk juga soal apa yang disampaikan Amien Rais.
"Bahwa di ruang publik ada yang usul atau bicara soal itu, tentu tidak bisa dilarang. Ini kan negara demokrasi, sama dengan Pak AR (Amien Rais) lempar dugaan itu juga gak bisa dilarang," tandasnya.
3 periode
Sebelumnya eks Ketua MPR RI Amien Rais menyoroti demokrasi Indonesia yang menurutnya merosot drastis sampai kini ada kesan berubah menjadi oligarki.
Amien Rais mengatakan, hal itu membuat orang-orang prihatin karena telah menguntungkan kelompok elit politik saja.
Hal itu disampaikan oleh Amien Rais dalam sebuah tayangan yang disiarkan lewat akun YouTube miliknya.
"Sejak memproklamasikan kemerdekaan, demokrasi yang ingin kita tegakkan dari waktu ke waktu bukan menguat malah merosot makin buruk. Bahkan sekarang mungkin kita tidak bisa bicara demokrasi dengan bangga," kata Amien Rais dikutip Minggu (14/3/2021).
"Tapi kita sadar demokrasi kita sudah menjadi oligarki yang tidak menguntungkan banyak orang, tapi meguntungkan kelompok elit yang bikin kita prihatin," sambungnya.
Melanjutkan hal itu, Amien Rais mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya.
Politisi senior tersebut juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga tiga periode.
"Yang paling berbahaya sekarang adalah ada usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan back up politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara khususnya DPR, MPR, DPD," kata Amien Rais
"Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang ada semacam opini yang semula samar sekarang semakin ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depannya," sambungnya.
TERPOPULER
