Suara.com - Majelis hakim persidangan kerumunan di Petamburan akhirnya mengabulkan permohonan terdakwa Habib Rizieq Shihab yang meminta dihadirkan langsung dalam persidangan atau sidang offline. Rizieq sebelumnya memohon kepada majelis hakim dengan menyinggung soal penembakan laskar hingga pembubaran FPI.
Awalya Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa mengatakan, bahwa jajaran majelis hakim telah menerima surat permohonan sidang secara offline dalam agenda pembacaan eksepsi atas dakwaan kasus kerumunan Petamburan dari kuasa hukum Rizieq.
Tak hanya itu, majelis hakim juga mengaku telah menerima surat jaminan dari kuasa hukum Rizieq bila mana sidang digelar secara offline dan Rizieq dapat dihadirkan.
Rizieq kemudian memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan permintaan tersebut. Rizieq kemudian curhat bahwa perkara kerumunan atau dugaan pelanggaran prokes ini telah buat dirinya sengsara.
"Terakhir, Majelis, saya ingin mengingatkan masalah prokes yang hadapi ini telah menyebabkan enam pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan bukan itu saja, saya mengalami tekanan tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh," kata Rizieq.
"Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya kami diteror, kami dikejar, ditembaki," sambungnya.
Rizieq mengatakan, perkara kerumunan ini bukan masalah yang sepele. Menurutnya, masalah yang diperkarakan kepadanya sudah didramatisir hingga dipolitisir. Untuk itu ia memohon agar dihadirkan dalam persidangan secara offline.
"Sudah memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali lagi dengan sangat, saya hanya akan membacakan yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang," ujar Rizieq.
"Karena itu, saya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang sekaligus memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan eksepsi saya," tutupnya.
Berikut isi keputusan majelis hakim;
Maka permohonan penasehat hukum terdakwa dengan persidangan secara offline dapat dikabulkan. Memperhatikan ketentuan pasal 152 ayat 2 dan pasal 153 ayat 2 huruf a KUHAP menetapkan
- Mengabulkan permohonan pemohon
- Mencabut kembali penetapan nomor 21pidus/2021 tentang penetapan sidang secara online.
- Memerintahkan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam setiap hari sidang
- Memerintahkan agar penetapan salinan ini segera disampaikan kepada terdakwa, penasehat hukumnya, keluarganya, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta rumah tahanan negara
- Apabila pemohon melanggar pernyataan pada surat jaminan tanggal 23 maret 2021 maka penetapan ini ditinjau kembali.
TERPOPULER
