PDIP Sentil Gaya Komunikasi Prabowo, Sindir Menteri Lebih Sering Ketemu Seskab Teddy: Tahu Apa Dia?

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melayangkan kritik tajam terkait pola kepemimpinan presiden yang dinilainya kurang terlibat langsung (hands on) dalam menangani isu-isu krusial negara.

Deddy Sitorus menyoroti minimnya interaksi langsung antara presiden dan para menteri teknis.

Menurutnya, jajaran menteri justru lebih sering berkoordinasi dengan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, ketimbang langsung dengan kepala negara.

"Menurut saya, Presiden tidak secara langsung hands on terhadap kritikal-kritikal isu yang terjadi. Saya tidak melihat tuh Presiden sering bertemu menteri teknis. Mereka mungkin ketemunya cuma dengan Teddy (Sekretaris Kabinet)," ujar Deddy saat acara rilis survei nasional Tempo di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ia pun mempertanyakan pemahaman serta kapasitas Teddy dalam tata kelola pemerintahan dan perumusan kebijakan publik.

Bahkan, Deddy secara gamblang membandingkan kemampuan Teddy dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Teddy tahu apa soal governance, soal policy? Mungkin masih lebih pinteran AHY, biarpun dia cuma mayor. Walaupun Teddy lebih tinggi level (pangkat di TNI). Saya nggak paham, enggak tahu gimana dia akan atasin persoalan-persoalan governance di republik ini," kata Deddy.

Lebih lanjut, Deddy menegaskan bahwa kurangnya komunikasi intensif antara presiden dan para menteri menjadi masalah serius dalam jajaran eksekutif. Hal itu dinilai membuat kerja kabinet tidak berjalan secara efektif dan terarah.

"Menjadi problem ketika kemudian Presiden tidak secara intens dengan menteri-menteri. Ini persoalan menurut saya. Saya tidak melihat ada mobilisasi orkestrasi kabinet yang betul-betul efektif," tegasnya.

Tak hanya menyoroti eksekutif, Anggota Komisi II DPR itu juga mengkritik tumpulnya fungsi pengawasan dari parlemen saat ini. Ia menilai DPR telah kehilangan taji dalam menjalankan mekanisme check and balances terhadap jajaran pemerintah.

"Kita sekarang kekurangan orang yang berani bicara dan DPR bukan lagi sebagai pengawas yang baik. Salah satu problem kita di politik ini karena kita tidak memahami fungsi DPR itu sebagai mekanisme check and balance," jelas Deddy.

Kondisi parlemen dan partai politik yang pasif ini, menurutnya, menjadi pemicu utama kenapa kebijakan pemerintah jarang mendapat koreksi yang berarti. Jika saluran resmi di parlemen tersumbat, gerakan publik akan menjadi konsekuensi yang tidak terelakkan.

"Ketika fungsi itu nggak jalan, rakyat lah yang turun ke bawah. Posisi partai-partai politik dan parlemen ini menurut saya menjadi isu juga yang membuat kabinet itu tidak melakukan koreksi-koreksi terhadap kebijakan," pungkasnya.