REGIONAL:
Suara.com - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menerbitkan surat edaran larangan mudik lebaran bagi semua masyarakat pada saat momen Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah yang diperkirakan jatuh pada pertengahan Mei mendatang.
Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 itu ditandatangani oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dan berlaku pada 6-17 Mei 2021.
"Ditetapkan peniadaan aktivitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6-17 Mei 2021, dengan pengecualian untuk layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak seperti untuk bekerja atau perjalanan dinas," kata Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam jumpa pers virtual, Kamis (8/4/2021).
Pengecualian lainnya juga diberikan kepada pelayanan sakit atau duka, pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal satu orang, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal dua orang.
Perjalanan dinas atau bekerja juga wajib dibekali dengan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dari pejabat setingkat eselon II jika PNS, BUMN/BUMD, TNI-Polri; dari pimpinan perusahaan jika swasta; dari kepala desa/lurah jika pekerja informal dan masyarakat umum.
SIKM ini berlaku secara perorangan untuk satu kali perjalanan pergi atau pulang, dan diwajibkan untuk masyarakat berusia sama atau lebih dari 17 tahun ke atas.
"Selain keperluan tersebut tidak diizinkan untuk mudik," tegasnya.
Masyarakat yang mendapatkan SIKM pun tetap diwajibkan untuk karantina mandiri selama 5 hari sejak tiba di tempat tujuan, sebelum melakukan aktivitas.
"Karantina di tempat yang disediakan pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri," ucap Wiku.
Selama 6-17 Mei tersebut, petugas akan melakukan razia SIKM di beberapa jalur mudik seperti di pintu kedatangan, perbatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan.
"Apabila ditemukan pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan, petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asalnya," tuturnya.
Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
TERPOPULER