Sekjen PDIP Sebut BRIN Akan Langsung Berada di Bawah Presiden

Suara.com - Setelah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), nasib Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pun menjadi pertanyaan.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasti Kristiyanto lembaga yang baru dibentuk untuk memayungi lembaga riset tersebut nantinya akan berada di bawah presiden. 

Menurut Hasto, BRIN bakal menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia tidak mau apabila Indonesia kalah dengan Singapura dan Korea Selatan yang sudah maju lebih jauh karena risetnya yang sangat baik. 

"Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN inilah yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari," ujarnya.

Hasto lantas bercerita ketika PDIP mencalonkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri kala itu bukan bicara soal bagi-bagi jabatan politik. Justru Megawati menyampaikan pentingnya Indonesia memiliki Badan Riset dan Inovasi. 

"Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional," tuturnya. 

"Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN. Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," tambah Hasto. 

Sebelumnya, DPR RI menyetujui peleburan Kemenristek ke Kemendikbud, sementara untuk BRIN akan menjadi lembaga yang berdiri sendiri. BRIN ikut terdampak dengan adanya peleburan Kemenristek ke Kemendikbud, karena selama ini BRIN berada di bawah naungan Kemenristek. 

"BRINnya jadi badan tersendiri. Ya, kayak BKPM, BNPB," kata Bambang Brodjonegoro di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/4/2021). 

Dalam kesempatan yang sama, Bambang mengharapkan tidak ada masalah pada masa transisi Kemenristek yang dilebur ke Kemendikbud. Itu dikatakannya supaya peleburan tidak menjadi penghalang program-program Menristek yang tengah berjalan.

"Intinya, ya kita harapkan, masa transisinya bisa mulus sehingga tidak mengganggu agenda-agenda riset yang menjadi prioritas," ujarnya. 

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI pada Jumat menyetujui Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian yang sebelumnya telah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 8 April 2021.

Salah satu poin dari surat yang disetujui itu adalah penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Nantinya kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim itu akan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Belum diketahui bagaimana nasib Menristek Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya juga merangkap Kepala BRIN.