Karena itu, pemerintah memberikan masa transisi selama tiga bulan agar dilakukan audit. Sebab jika kerugiannya mencapai Rp 40 miliar sampai 50 Miliar, berarti ada yang salah dari pengelolaannya.
"Sebab kalau umpama kalau TMII rugi Rp 40 M sampai Rp 50 M per bulan, berarti ada yang salah dong dari manajemennya. Berarti ada yang salah dong pengelolaannya. Bagaimana sekarang ini seluruh sarana prasarana maintenance-nya tidak terurus kemudian dan sebagainya mengalami kerugian dan perlu dilihat kembali dan dikasih kesempatan tiga bulan ini bersama sama duduk dengan yayasan secara baik-baik dan melihat," kata dia.
Mantan Pengurus Partai Golkar ini juga menyebut langkah pengambilalihan aset negara yang dikelola Yayasan Harapan Kita agar merasakan manfaat dari pengelolaan TMII.
"Pada akhirnya apa yang dilakukan Jokowi berorientasi untuk mengembalikan aset negara untuk bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, agar rakyat merasakan manfatnya. Makanya pemerintah ambil alih itu dan akan dikelola oleh BUMN," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka Putra menegaskan mengatakan, pihaknya tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran pengelolaan TMII kepada negara.
"Dalam pelaksanaan pengelolaan TMII selama ini Yayasan Harapan Kita sebagai penerima tugas negara tidak pernah mengajukan atau meminta kebutuhan anggaran dari pengelolaan TMII kepada negara atau pemerintah," ucap Tria dalam jumpa pers virtual dalam akun Youtube CendanaTV, Minggu (11/4/2021).
