Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menilai ada langkah politis dari sejumlah anggota hingga pimpinan DPR dan mereka yang bertugas di Komisi IX terkait Vaksin Nusantara.
Mereka dianggap mempolitisasi Vaksin Nusantara lantaran langkah para Dewan yang terlalu melampaui persoalan vaksin.
Lucius mempertanyakan sikap DPR yang mengklaim menerima Vaksin Nusantara, namun di sisi lain vaskin belum mendapat izin Badan POM. Lucius berujar pernyataan itu justru seolah-olah mengabaikan anggota DPR bukan dalam rangka uji klinis dan itu pula yang membuat aksi para Dewan terkesan politis.
"Mereka seperti ingin mengatakan bahwa hambatan pengujian Vaksin Nusantara karena BPOM pilih kasih atau tak suka dengan vaksin tersebut. Sehingga anggota DPR mau bertarung siapa paling berkuasa untuk menetapkan status vaksin itu dengan menginformasikan bahwa mereka menerima vaksin, kesan bahwa uji klinis BPOM menjadi tak penting," kata Lucius dihubungi, Kamis (15/4/2021).
Lucius mengatakan politisasi anggota DPR terhadap Vaksin Nusantara pasti memiliki motif tertentu dan sulit mengatakan bahwa motif itu murni untuk penanganan pandemi.
"Kalau untuk penanganan pandemi, maka langkah gagah-gagahan DPR ini jelas sesuatu yang kontraproduktif. Karena bagaimana mereka mau meyakinkan publik luas soal vaksin Nusantara yang oleh otoritas resmi BPOM belum dinyatakan lulus uji klinis?" ujar Lucius.
Langkah Anggota DPR itu kata dia pada akhirnya akan mengikis kepercayaan publik bukan hanya terhadap para legislator. Melainkan terhadap BPOM dan vaksin. Karena itu DPR diminta mempertimbangkan langkah mereka yang justru akan berimbas terhadap tingkat kepercayaan publik.
"Nampaknya aksi mereka terkait Vaksin Nusantara bisa saja memang masih untuk kepentingan mereka sendiri saja," kata Lucius.
Baca Juga: Belum Lolos Uji Klinis 1, Kok Anggota DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara?
