Menaker : Jabatan Tinggi Madya Jadi Penentu Eksekusi Kebijakan di Lapangan

Suara.com - Jabatan Tinggi Madya merupakan ujung tombak yang membantu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dalam merumuskan dan penentu eksekusi kebijakan di lapangan, sehingga sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas Kementerian ketenagakerjaan (Kemnaker). Pejabat Pimpinan Tinggi Madya juga merupakan posisi kunci dalam sinergitas dengan unit-unit kerja lainnya.

“Demi kemajuan organisasi, dengan pelantikan jabatan Pimpinan Tinggi Madya ini, maka seluruh jajarannya segera dapat bekerja secara maksimal, bekerja keras, dan kerja cerdas, serta menghilangkan ego-ego unitoral yang bakal menghambat kinerja Kemnaker secara keseluruhan,” kata Menaker, Ida Fauziyah, di Ruang Tri Dharma Kemnaker, Jakarta, Jumat (16/4/2021).

Hal ini disampaikannya saat melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kemnaker. Pelantikan ini sesuai dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan yang memuat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Kemnaker (SOTK) yang baru

Ke-11 pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik adalah Anwar Sanusi sebagai Sekretaris Jenderal; Budi Hartawan sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas; Suhartono sebagai Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan Haiyani Rumondang sebagai Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja (Binwasnaker & K3).

Kemudian Bambang Satrio Lelono sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan; Aris Wahyudi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Ketenagakerjaan ; Tri Retno Isnaningsih sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional; dan Ruslan Irianto Simbono sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga.

Tiga Pejabat Tinggi Madya lainnya yang dilantik adalah Indah Anggoro Putri sebagai Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Estiarty Haryani sebagai Inspektur Jenderal (Irjen); dan Ismail Pakaya sebagai Staf Ahli bidang Sosial Politik dan Kebijakan Publik.

"Saya tegaskan dan ingatkan, tidak ada visi/misi eselon 1. Yang ada adalah visi Presiden Joko Widodo yang dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan Menteri Ketenagakerjaan," ujar Ida.

Dengan perubahan organisasi dan jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang saat ini sudah terisi, Menaker berharap, mereka yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dan melakukan konsolidasi internal. Penataan organisasi hendaknya diikuti dengan penataan personel pelaksana yang tepat, sehingga target-target program kerja yang sudah disusun di awal tahun dapat dicapai.

Ida mengatakan dalam SOTK Kemnaker yang baru, ada beberapa perubahan nomenklatur, penggabungan dan penghapusan struktur organisasi di level eselon I.

"Hal ini mengharuskan Kemnaker untuk mengukuhkan kembali pejabat-pejabat eselon I yang saat ini sedang menjabat," katanya.

Ida juga menjelaskan, ketiga pejabat yaitu Indah Anggoro Putri, Estyarti Lukita, dan Ismail Pakaya yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada 9 November 2020 - 8 Januari 2021, dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Tim Penilai Akhir (TPA) di Sekretaris Kabinet hingga keluarnya SK pelantikan. Seluruh proses pengisian jabatan pimpinan tinggi madya sudah mendapatkan arahan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Saya berharap, dengan dilaksanakannya proses seleksi terbuka yang ketat tersebut, maka Kemnaker telah mendapatkan SDM dengan kompetensi tepat dan terbaik untuk ditempatkan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang tepat," ujar Ida.