Suara.com - Tim Hukum eks Menteri Sosial Juliari P Batubara, Maqdir Ismail menganggap aneh soal dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. Terkait dakwaan jaksa yang dianggap aneh, Maqdir mempertanyakan soal tudingan uang Rp29,2 miliar yang diberikan para vendor kepada Juliari guna mendapat jatah pengadaan paket sembako Covid-19.
Maqdri pun mempertanyakan bahwa dari puluhan miliar itu, tak ada sama sekali siapa terdakwa yang memberikan melalui vendor-vendor itu yang disampaikan Jaksa KPK dalam dakwaan.
"Kami persoalkan adalah jumlah uang Rp29 sekian miliar. Karena didakwaan itu disebut, akan tetapi orangnya tidak pernah ada meskipun dalam BAP ada yang mengaku itu akan tetapi mereka kan tidak, sampai sekarang belum didakwa sebagai pemberi terhadap suap ini,” ungkap Maqdir di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (21/4/2021).
Maka itu, Maqdir mempertanyakan lebih lanjut uang Rp29.2 miliar, jika benar itu merupakan hasil penyuapan. Menurutnya, sudah sepatutnya diterangkan oleh jaksa siapa pihak yang menyuap.
"Kami katakan demikian karena sependek pengetahuan kami, delik suap itu adalah delik berpasangan, ada pemberi dan ada penerima. Tapi, belum ada yang didakwa sebagai pemberi uang sebesar Rp29 miliar itu," katanya.
Dalam dakwaan Jaksa, Juliari telah menerima uang korupsi bansos corona paket sembako se-Jabodetabek tahun 2020 mencapai Rp 32.4 miliar lebih. Semua uang itu diterima Juliari melalui dua anak buahnya pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos RI, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.
Jaksa KPK merinci uang -uang yang diterima Juliari dari total Rp 32.4 miliar lebih itu. Pertama, Juliari mendapatkan dari Direktur Utama PT. Mandala Hamonangan Sude Harry Van Sidabuke mencapai Rp1.280.000.000.00.
Kemudian, dari Direktur Utama PT. Tigapilar Agro Utama Ardian Iskandar Maddanatja mencapai Rp1.950.000.000.00. Selanjutnya, dari vendor-vendor paket sembako mencapai Rp29.252.000.000.00.
Uang puluhan miliar yang diterima Juliari itu, untuk memuluskan perusahaan milik Ardian dan Harry serta vendor-vendor lain agar mendapatkan jatah pengadaan paket sembako.
Dalam perkara ini, Juliari didakwa dalam Pasal 12 huruf (b) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atau Kedua : Pasal 11 Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
