REGIONAL:
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman memilih menunggu informasi resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kabar puluhan pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangasaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara.
Lantaran, dia menyebut informasi yang beredar saat ini masih sebatas kabar burung. Terutama, saat diminta tanggapan perihal adanya kabar bahwa penyidik senior KPK Novel Baswedan, yang disebut-sebut menjadi salah satu pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kabar tersebut pun tak langsung dipercayai begitu saja oleh Habiburokhman.
"Kalau tes wawasan kebangsaan itu Pak Novel itu kan alumni Akpol saya pikir ketika masuk Akpol ada pendidikan berjenjang, ada sespimen mungkin sudah diikuti. Tapi kok kayaknya sulit, kalau enggak lulus. Tapi bagaimanapun itu kewenangan pihak yang melakukan tes tersebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (4/5/2021).
Kendati begitu, Habiburokhman meminta agar KPK transparan dalam menyampaikan proses alih status pegawai tersebut.
"Kita dorong untuk transparan saja hasil tesnya. Kayak dulu zaman kuliah, kalau saya tidak lulus padahal saya sepintar masuk kuliahnya. Kalau tidak lulus diumumkan, nilai kamu ini segini di mata kuliah ini, mata kuliah ini segini," ujar Habiburokhman.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh juga memilih menunggu keterangan resmi. Ia berujar kabar yang beredar saat ini soal berapa jumlah dan siapa saja pegawai yang tidak lolos tes kebangsaan masih terlalu dini.
"Menurut saya kabar tersebut tentu masih sangat dini untuk bisa tau siapa orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan KPK juga belum memberikan keterangan terkait hal tersebut," katanya.
"Pesan saya publik untuk tidak berpolemik terlebih dahulu dan tetap tenang, mengingat hasil tes tersebut belum sampai tahap pengumuman. Lebih baik kita tunggu hasil dari internal KPK," ujarnya.
Diketahui, penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah mendengar kabar perihal puluhan pegawai KPK, termasuk dirinya, tidak lolos tes wawasan kebangasaan sebagai bagian dari proses alih status menjadi aparatur sipil negara.
"Ya, benar, saya dengar info tersebut," kata Novel dalam keterangan kepada pers di Jakarta, Selasa (4/5/2021).
Terkait dengan hal tersebut, dia menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri," ujarnya.
Sebelumnya diinformasikan, jika KPK segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
"Saat ini, hasil penilaian asesmen TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa.
KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Selasa (27/4/2021).
Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
"Sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Cahya.
Selain itu, dia meminta media dan publik juga berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut.
TERPOPULER