Suara.com - Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menilai pimpinan KPK terlalu memaksakan untuk memecat 75 pegawainya yang tidak lulus jadi aparatur sipil negara (ASN).
Hingga kini, menurut Novel, pimpinan KPK dan Badan kepegawaian Negara (BKN) baru mengumumkan 51 pegawai yang akan dipecat. Sedangkan, 24 pegawai KPK lainnya masih belum jelas statusnya.
Novel menganggap bahwa Tes Wawasan Kebangsaan ulang hanya sebagai formalitas bagi mereka.
"Ini menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang akan memaksakan agar terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai KPK, baik langsung maupun tidak langsung," kata Novel dihubungi, Selasa (25/5/2021).
Novel menjelaskan, adanya perubahan jumlah pegawai KPK yang akan dipecat dari 75 menjadi 51, menggambarkan bahwa TWK benar hanya sebagai alat. TWK dianggaaap sebagai cara penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya.
![Novel dan Sujanarko. [Antara News]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/05/21/65107-novel-dan-sujanarko-antara-news.jpg)
"Ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik," ucap Novel.
Terlebih TWK itu, menurut Novel hanya menyasar pada pegawai yang memiliki integritias. Padahal, TWK sendiri kata Novel sudah jelas melanggar undang-undang.
"Oknum pimpinan KPK tetap melakukan rencana awal untuk menyingkirkan pegawai KPK menggunakan alat TWK, sekalipun bertentangan dengan norma hukum dan arahan bapak Presiden," ujar Novel
Novel pun tak kaget dengan upaya penyingkiran pegawai KPK yang sudah dilakukan sejak lama.
Baca Juga: Febri Diansyah Nilai KPK Tidak Laksanakan Arahan Presiden Jokowi
"Penyingkiran pegawai KPK yang ditarget ini bisa jadi merupakan tahap akhir untuk mematikan perjuangan pemberantasan korupsi," ujar Novel
Novel pun meyakini bahwa 75 pegawai yang benar-benar ingin disingkirkan tetap memiliki semangat.
"Karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil. Tetapi kami ingin memastikan bahwa perjuangan memberantas korupsi yang merupakan harapan masyarakat Indonesia ini harus dilakukan hingga akhir.
"Sehingga bilapun tidak berhasil maka kami akan dengan tegak mengatakan bahwa kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh, hingga batas akhir yang bisa diperjuangkan," tutup Novel
Siang tadi, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan hasil rapat bersama terkait nasib 75 pegawai KPK yang tidak lulus menjadi ASN.
"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor, tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Alexander Marwata di Kantor BKN, Selasa (25/5/2021).
Sedangkan, 24 pegawai KPK yang tidak lulus akan dilakukan kembali pembinaan atau kembali melakukan tes waqasan kebangsaan (TWK).
"Terhadap 24 orang tadi nanti akan mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan," ucap Alex
Alex menyebut sebagai pimpinan KPK sangat memahamj bahwa Pegawai KPK harus memiliki kualitas. Sehingga, KPK akan berusaha membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya bukan memiliki aspek kemampuan. Tapi, juga aspek kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Kami sangat memahami bahwa pegawai kpk harus berkualitas karena itu kpk harus berusaha membangun sdm tidak hanya aspek kemampuan tapi juga aspek kecintaan pada tanah air bela negara dan kesetiaan pada Pancasila, UU, NKRI dan pemerintah yang sah dan bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang" tutup Alexander
