REGIONAL:
Suara.com - Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM hari ini, Senin (31/5/2021) akan memeriksa enam orang terkait penyelidikan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Pendalaman keterangan pada hari guna menelisik karakteristik dan dinamika pola kerja dan hubungannya dengan TWK.
"Pendalaman keterangan ini bertujuan menggali karakteristik dan dinamika pola kerja dan hubungannya dengan Tes Wawasan Kebangsaan," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, M. Choirul Anam dalam keterangannya.
Pemeriksaan sedianya telah berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Komnas HAM pun berharap dapat memeriksa enam orang itu termasuk para pengurus WP KPK.
Di lokasi, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo mengatakan, pihaknya datang memenuhi panggilan Komnas HAM. Mengenai hasil TWK, Yudi mengakui jika para pegawai belum menerima hingga saat ini.
"Sebagai update, bahwa sampai dengan hari ini kami sama sekali belum pernah mendapatkan hasil Tes Wawasan Kebangsaan kami seperti apa," kata Yudi di kantor Komnas HAM.
Yudi menyebutkan, para pegawai KPK hanya diberi tahu secara lisan, apakah memenuhi syarat atau tidak. Mau tidak mau, 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK harus menyerahkan tugas kepada pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
"Hanya diberitahukan tidak memenuhi syarat, sehingga dengan dasar tidak memenuhi syarat tersebut, kami harus menyerahkan tugas dan tanggung jawab kami kepada atasan," katanya.
Atas hal tersebut, para pegawai yang tidak lolos TWK tidak bisa lagi menangani tugas pokok dan tanggung jawab. Salah satunya tidak bisa menangani kasus tindak pidana korupsi yang sedang berjalan.
"Tentu bagi kami ini sangat mengganggu upaya-upaya pemberantasan korupsi karena kerja-kerja kami terganggu," pungkas dia.
Sebelumnya, Novel Baswedan bersama sejumlah pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan melaporkan oknum pimpinan lembaga antirasuah tersebut ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Ada tindakan yang sewenang-wenang dilakukan dengan sedemikian rupa. Efek dari tindakan sewenang-wenang itu banyak pelanggaran HAM," kata penyidik senior KPK Novel Baswedan di Jakarta seperti yang dikutip dari Antara.
Novel mengatakan terdapat beberapa hal yang disampaikan kepada Komnas HAM di antaranya terkait penyerangan privasi, seksualitas hingga masalah beragama.
Menurut dia, hal itu sama sekali tidak pantas dilakukan dan sangat berbahaya. Terkait wawasan kebangsaan yang menjadi salah satu penilaian alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) dinilai hanya bagian untuk menyingkirkan pegawai yang bekerja dengan baik dan berintegritas.
TERPOPULER
