Infografis
Menurut Ace pemerintah tidak perlu memaksakan terlebih sampai meberikan harapan kepada calon jemaah haji. Mengingat hingga kepastian yang tidak ada hingga tenggat waktu yang semakin mendekat.
"Dari pada memberikan harapan-harapan, sebetulnya kita juga tidak bisa memberikan jaminan kepada mereka. Lebih baik kita tegas saja, lebih baik menunda pemberangkatan," kata Ace.
Sementara itu terkait organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyetujui vaksin Sinovac untuk penggunaan darurat, Ace memandang hal itu merupakan kabar gembira. Pasalnya diketahui, Arab Saudi hanya memperkenankan masuk jemaah yang sudah divaksin bersertifikat WHO.
"Tentu ketika terbitnya persetujuan WHO terhadap vaksin Sinovac tentu melegakan kita semua. Dengan demikian maka seharusnya kita semua tidak ragu lagi bahwa Sinovac vaksin yang dapat digunakan dalam keadaan darurat untuk masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar sudah menggunakan vaksin tersebut," tutur Ace.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendapatkan informasi perihal Indonesia yang tidak kebagian jatah kuota keberangkatan jemaah haji tahun 1442 hijriah dari pemerintah Arab Saudi.
Hal itu disampaikan Dasco saat menjawab pertanyaan perihal vaksin Sinovac yang tidak bisa dipakai sebagai syarat masuk jemaah haji lantaran belum bersertifikat dari organisasi kesehatan dunia (WHO).
"Sementara kita nggak usah bahas itu dulu (Sinovac). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita ngga dapat kuota haji," kata Dasco di Kompleks Parlemen DPR, Senin (31/5/2021).
Namun Dasco tidak melanjutkan lebih rinci perihal informasi yang diperoleh.
"Saya belum tahu, saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII atau Pak Muhaimin yang akan menjelaskan," kata Dasco.
Baca Juga: Soal Ibadah Haji 2021, DPR: Dari Pada Harapan-harapan, Mending Ditunda
Sementara itu, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan hingga saat ini belum ada kepastian apapun yang diberikan pemerintah Arab Saudi perihal ibadah haji tahun ini. Hal itu disampaikan Yaqut saat mengikui tapat dengan Komisi VIII DPR, Senin siang.
