Eks Jubir KPK Bongkar 'Dagelan' Harun Masiku: Dicari atau Dibiarkan Lari?

Rifan Aditya , Ruth Meliana Dwi Indriani

Jum'at, 04 Juni 2021 | 10:11 WIB
Eks Jubir KPK Bongkar 'Dagelan' Harun Masiku: Dicari atau Dibiarkan Lari?
Febri Diansyah mundur dari KPK. (Twitter/@febridiansyah)

Suara.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah buka-bukaan mengenai kasus Harun Masiku yang seperti dagelan. Ia mengkritik pedas KPK yang dinilai tidak serius menangkap buronan kasus dugaan korupsi itu.

Melalui akun Twitternya, Febri mempertanyakan alasan KPK yang mengirimkan surat ke National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia agar menerbitkan red notice Harun Masiku pada Senin (31/5).

Menurutnya, surat itu sudah sangat terlambat mengingat Harun Masiku sudah menjadi buronan sejak 27 Januari 2020 lalu. Hal ini membuktikan KPK tidak serius untuk menangkap Harun Masiku.

"Waktu berselang, tim KPK yang lain berhasil menangkap sejumlah buron. Sementara Harun Masiku masih entah dimana, entah dicari atau dibiarkan lari?," sindir Febri di Twitter seperti dikutip oleh Suara.com, Jumat (4/6/2021).

Lebih lanjut Febri membongkar kebusukan KPK yang dinilai menyingkirkan pegawai terbaik mereka melalui tes wawasan kebangsaan (TWK). Terlebih, penyidik KPK yang dinonaktifkan itu kebanyakan memiliki sepak terjang yang bagus dalam memberantas korupsi.

"Sayangnya, Penyidik KPK yang berhasil menangkap sejumlah buron justru disingkirkan melalui TWK," kritik Febri.

Febri menyebut penyidik KPK yang disingkirkan lewat TWK itu ada yang mengetahui keberadaan Harun Masiku. Sayang, ia sudah tidak bisa menangkap Harun Masiku karena sudah dinonaktifkan dari jabatannya.

Eks Jubir KPK Bongkar 'Dagelan' Harun Masiku. (Twitter/@febridiansyah)
Eks Jubir KPK Bongkar 'Dagelan' Harun Masiku. (Twitter/@febridiansyah)

"Sekarang, penyelidik yang mengetahui keberadaan Harun Masiku justru tidak bisa menangkap karena ia termasuk yang disingkirkan karena TWK," beber Febri.

"Dan seperti baru ingat, pimpinan KPK baru smpaikan telah ajukan red notice ke Interpol di 31 Mei 2021 kemarin. 1 tahun 4 bulan kemudian sejak Harun Masiku jadi DPO," lanjutnya.

baca juga

Febri pun menyebut semua itu adalah perjalanan cerita tentang dagelan kasus Harun Masiku. Ia mengakhiri kritikannya dengan penuh pertanyaan mengapa KPK tidak serius menangkap buronan kasus korupsi tersebut.

"Itulah perjalanan cerita tentang 'dagelan' kasus Harun Masiku," tegas Febri.

"Kenapa Pimpinan KPK tidak serius menangkap Harun Masiku? Apakah terkait dengan nama politikus lain yang muncul di persidangan?," tutupnya.

Cuitan Febri itu langsung dibanjiri komentar oleh warganet. Banyak dari mereka yang mendukung pernyataan Febri dan mengkritik kinerja KPK sekarang ini.

"Kalau orangnya ada di Indonesia, ngapain bikin red notice ke NCB? Dagelan banget nih rezim ruwaibidhah," komen warganet.

"Momentum yang pas. Biar kelihatan langkahnya. Tidak mau di bilang melemahkan KPK lewat TWK. Sekaligus menjawab pertanyaan publik. Sudah kebaca arahnya bang. Pencitraan," tambah yang lain.

"Harun Masiku masih buron tapi kok lama ya? Apa sengaja dilindungi oleh partai dan negara?," tanya warganet.

"Mungkin kedepan Harun Masiku bakal tertangkap supaya terkesan KPK new dianggap lebih bisa kerja, tapi nantinya yang bikin greget mungkin proses pengadilannya dan hukumnya. Takutnya juga bukti pentingnya udah banyak yang hilang atau dirobek seperti kasus yang pernah rame apalagi penyidiknya orang lain," kata warganet.

"Maklumin ajalah bang. Namanya juga dilindungi. Tapi kalau ketangkap bisa kaya bendahara itutuhh. Kebuka semuanya," ujar warganet.

"Setelah penyidik yang 'gak bisa dibina' tersingkir dan diganti penyidik baru mungkin bisa 'disetting' maka diambil langkah yang seolah-olah gercep," sahut warganet.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

ICW Laporkan Ketua KPK ke Bareskrim Polri, Ferdinand: Drama Baru Tak Berkualitas!

ICW Laporkan Ketua KPK ke Bareskrim Polri, Ferdinand: Drama Baru Tak Berkualitas!

News | Jum'at, 04 Juni 2021 | 08:26 WIB

Firli Bahuri Naik Heli, Berujung Laporan ke Polisi

Firli Bahuri Naik Heli, Berujung Laporan ke Polisi

News | Jum'at, 04 Juni 2021 | 07:12 WIB

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ferdinand Hutahaean: Pimpinan KPK Tidak Bisa Disalahkan

Soal 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ferdinand Hutahaean: Pimpinan KPK Tidak Bisa Disalahkan

Bekaci | Kamis, 03 Juni 2021 | 22:03 WIB

Berkas Lengkap, Bos PT Borneo Lumbung Energi Samin Tan Segera Diadili

Berkas Lengkap, Bos PT Borneo Lumbung Energi Samin Tan Segera Diadili

News | Kamis, 03 Juni 2021 | 21:13 WIB

KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi di Aceh, Sejumlah Saksi Diperiksa

KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi di Aceh, Sejumlah Saksi Diperiksa

News | Kamis, 03 Juni 2021 | 20:33 WIB

Permintaan Pencabutan Surat Nonaktif 75 Pegawai KPK Ditolak, Begini Kata Raja OTT

Permintaan Pencabutan Surat Nonaktif 75 Pegawai KPK Ditolak, Begini Kata Raja OTT

News | Kamis, 03 Juni 2021 | 19:52 WIB

Terkini

Divonis 10 Tahun, Akankah Nadiem Dapat Amnesti dari Prabowo?

Divonis 10 Tahun, Akankah Nadiem Dapat Amnesti dari Prabowo?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 16:27 WIB

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 16:22 WIB

'Saya Malu', Pengakuan Gus Irfan soal Kondisi NU Jelang Muktamar 2026

'Saya Malu', Pengakuan Gus Irfan soal Kondisi NU Jelang Muktamar 2026

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 16:15 WIB

Rapor Merah 80 Tahun Polri: Berkhidmat pada Kekuasaan, Bukan Rakyat

Rapor Merah 80 Tahun Polri: Berkhidmat pada Kekuasaan, Bukan Rakyat

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 16:11 WIB

Bukan Negara Vigilante: Mengapa Penyekapan Karyawan di Senen Berlangsung 21 Hari Tanpa Terdeteksi?

Bukan Negara Vigilante: Mengapa Penyekapan Karyawan di Senen Berlangsung 21 Hari Tanpa Terdeteksi?

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:59 WIB

Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran

Lagu Bupati Purwakarta Dinilai Bias Gender, Partai Diminta Beri Teguran

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:50 WIB

Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar

Jakbar Darurat Judol, 89 Ribu Warga Setor Rp600 Miliar ke Bandar

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:41 WIB

Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas

Momen Hangat di Istana, Presiden Belarus Hadiahi Prabowo Pena Emas

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:31 WIB

Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN

Skandal Korupsi MBG: Kejagung Ungkap Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Proyek Motor BGN

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:27 WIB

Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur

Pendapatan Ojol Turun Usai Skema 8 Persen, DPR Minta Tarif Diatur

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 15:22 WIB

×