Tolak Keras Usulan RS Khusus Pejabat, Mardani PKS: Covid Tidak Tebang Pilih

Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menolak keras usulan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat di tengah kenaikan angka kasus Covid-19.

Justru, menurut Mardani, kondisi seperti mengharuskan para pejabat agar wajib berkorban untuk rakyat. Kata Mardani, semua rumah sakit memperlakukan sama, baik pejabat maupun masyarakat.

"TIDAK SETUJU usulan ini. Justru di saat kondisi seperti sekarang ini para pejabat yang dapat amanah mengurus rakyat, wajib berkorban untuk rakyat. Kalau pun ada rumah sakit semua diperlakukan sama, tidak ada beda pejabat dan masyarakat," tulis Mardani melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, @MardaniAliSera.

Mardani mengatakan banyak pejabat dan keluar yang terkena Covid-19. Pun demikian dengan banyak masyarakat. Covid-19, tegas Mardani, tidak tebang pilih. Semua kedudukan sama di mata Covid-19.

"Banyak banget pejabat dan keluarganya yang terkena covid, sama juga banyak masyarakat yg terkena. Covid tidak tebang pilih, semua kedudukan sama di hadapan Covid. Semua antre RS," cuit Mardani.

Pun Mardani menilai pemerintah justru perlu meningkatkan fasilitas kesehatan untuk semua lapisan masyarakat serta harus adil. Dia mengatakan pemerintah bisa meniru Thailand.

"Kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tidak ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," ujar Mardani.

Politikus PAN usul RS khusus pejabat

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.

Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).

Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.

Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.

Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.

"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.

Rosaline menuturkan, banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif covid-19 melonjak naik.

Dia menceritakan pengalaman kawannya di anggota Komisi II DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena covid-19.

Rosaline menceritakan, dirinya dan sejumlah teman sudah meminta-minta ke Rumah Sakit Medistra agar rekan sekerjanya itu mendapat ruang perawatan, tapi tak dapat.

"Sekarang saja, saya sambil webinar ini sambil mengatur beberapa teman DPR agar dapat ruangan di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk."

Profil Rosaline

Untuk diketahui, Rosaline berasal dari Timika, Papua Dia merupakan politikus PAN. Ia tinggal dan menempuh pendidikan di Biak hingga usia remaja.

Perempuan kelahiran 23 Januari 1971 ini bersekolah di Biak sejak SD hingga SMP. Dia lantas merantau ke Pulau Jawa saat SMA.

Rosaline pindah ke Jakarta dan bersekolah di SMAN 54 Jakarta, tahun 1989. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Univeristas Diponegoro pada 1996.

Selang 10 tahun, persisnya 2006, Rosaline menyelesaikan Program Studi S2 Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Gadjah Mada atau UGM.