Suara.com - Adanya usulan yang meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat di tengah situasi pandemi Covid-19 dianggap tak ada urgensinya sama sekali. Hal ini justru dinilai tak sensitif terhadap kondisi bangsa saat ini.
"Tak ada urgensinya sama sekali. Malah menambah beban keuangan negara. Utang negara yang menggunung dan APBN yang minus harusnya mereka sadar diri," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Ujang mengatakan, nantinya justru rakyat malah membenci pejabat. Usulan yang disampaikan Rosaline dianggap ngawur dan tak peka terhadap kondisi saat ini.
"Inilah pejabat yang tak sensitif dengan kesulitan dan penderitaan rakyat. Rakyat sedang berjibaku melawan Covid-19 dan setiap hari berguguran. Namun disaat yang sama pejabatnya bicara hal yang keblinger, ingin privilege," tuturnya.
Lebih lanjut, Ujang mengatakan, seharusnya pernyataan tersebut tak keluar dari mulut politisi terlebih apabila menjabat sebagai anggota DPR RI.
"Ini kan negara milik rakyat. Bukan milik mereka para pejabat. Bila perlu pun mereka minta disiapkan pemakaman khusus pejabat," ujarnya.
"Di saat pandemi seperti saat ini. Di saat rakyat satu persatu berguguran karena Covid-19. Mestinya pernyataan tersebut tak keluar dari mulut anggota DPR," sambungnya.
Usulan RS Pejabat
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
TERPOPULER
