REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem Willy Aditya mengatakan usulan terkait rumah sakit khusus diperuntukan untuk pejabat negara merupakan usualan yang berlebihan. Ia menilai pernyataan itu hanya akan menyakiti perasaan masyarakat.
Menurut Ketua DPP Nasdem itu usulan rumah sakit khusus pejabat juatru akan menimbulkan jurang pemisah antara pejabat dan masyarakat.
"Saya kira lebih tepat, anggota DPR untuk sama-sama menyukseskan langkah pemerintah untuk mengendalikan laju penularan Covid 19 ini. Bukan dengan usulan membangun RS yang justru menempatkan privilese yang tidak penting demikian," kata Willy kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Willy berujar ada banyak cara agar masyarakat termasuk anggota DPR dapat terlindungi dari pandemi Covid-19 selain menuntut pendirian rumah sakit eksklusif untuk pejabat.
Misalnya disebutkan Willy ialah promosi pembatasan mobilitas, hidup sehat dan prokes, serta mendorong tempat-tempat isolasi mandiri berbasis RT/RW dengan dukungan fasilitas yang memadai.
"Contoh gotong-royong yang ditunjukan warga saat ini seharusnya menjadi pembelajaran penting. Anggota DPR sepatutnya mendorong gotong-royong demikian dan kalau perlu ikut memfasilitasinya sesuai daerah pemilihan masing-masing," kata dia.
"Tentu sebagai anggota DPR juga perlu mendorong lahirnya kebijakan negara yang dapat menjadi payung hukum Tindakan cepat tanggap dalam masa kedaruratan bagi aparatur pemerintah," Willy menambahkan.
Minta RS Khusus Pejabat
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw, tengah mendapat sorotan tajam dari publik karena meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus anggota DPR dan pejabat.
Pasalnya, Rosaline menuturkan banyak anggota dewan, pejabat, dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.
Rosaline menuturkan, banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif covid-19 melonjak naik.
Dia menceritakan pengalaman kawannya di anggota Komisi II DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena covid-19.
Rosaline menceritakan, dirinya dan sejumlah teman sudah meminta-minta ke Rumah Sakit Medistra agar rekan sekerjanya itu mendapat ruang perawatan, tapi tak dapat.
"Sekarang saja, saya sambil webinar ini sambil mengatur beberapa teman DPR agar dapat ruangan di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk."
TERPOPULER
