Suara.com - Anggota IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Daulay memberikan peringatan kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Saleh menegaskan tidak mau mendengar lagi ada kasus anggota DPR yang meninggal karena positif Covid-19 karena tidak mendapatkan ICU.
Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR Komisi IX pada Selasa (13/7). Saleh meminta Menkes Budi Gunadi untuk meningkatkan kesiapan dalam menghadapi lonjakan pasien virus corona.
"Pak menteri memprediksi bahwa orang yang terpapar Covid-19 belum tentu turun dalam satu dua minggu, dan nanti kalau memang terus naik ini perlu persiapan yang cukup matang," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (13/7/2021).
Saleh mengingatkan Menkes mengenai kasus anggota DPR yang meninggal karena tidak mendapatkan pertolongan. Sosok yang dimaksud adalah anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua.
"Saya tidak mau lagi dengar ada anggota DPR yang tidak dapat tempat di ICU seperti anggota Fraksi PAN John Mirin dari Papua, sampai akhirnya meninggalnya setelah dipindahkan ke RSPAD tetapi hanya 2 jam di ICU karena terlambat," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Saleh juga turut membahas usulan dari Wasekjen DPP PAN Rosaline Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus pejabat. Usulan ini disampaikan karena penanganan pasien dinilai kurang baik selama ini.
Meski dihujani kritik, namun Saleh mendukung penuh usulan dari kader partainya itu. Ia menjelaskan usulan itu benar-benar emosi dari hati karena melihat susahnya bertahan hidup tanpa fasilitas kesehatan yang memandai.
"Ini yang dipertimbangkan anggota kita (Rosaline) sampai ada yang emosional minta RS khusus pejabat. Itu sebenarnya karena emosional bukan dari hati," jelas Saleh.
"Karena dia lihat sendiri betapa susahnya orang bertahan hidup tanpa ada bantuan alat kesehatan memadai di tengah serangan Covid-19 yang dahsyat itu," lanjutnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Desak Menkes Upayakan ICU Untuk Wakil Rakyat, Publik: Menjijikkan!
Kemenkes Tolak Usulan Politikus PAN Rosaline Minta RS Covid-19 Khusus Pejabat
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan tidak akan ada pendirian rumah sakit Covid-19 khusus untuk pejabat.
Kemenkes dengan tegas menolak usulan yang pertama kali disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw tersebut.
"Semua pasien mendapatkan hak yang sama untuk pelayanan kesehatan," tegas Nadia saat dihubungi, Kamis (8/7/2021).
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Wasekjen PAN), Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan kepada pemerintah untuk menyiapkan rumah sakit khusus pejabat yang terinfeksi virus corona.
Rosaline mengaku prihatin melihat banyak anggota dewan yang sulit mendapatkan penganangan fasilitas kesehatan selama pandemi. Menurutnya, hal ini sangat penting dipikirkan oleh pemerintah.
