13 Poin Pimpinan KPK Tolak Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

Erick Tanjung, Welly Hidayat

Kamis, 05 Agustus 2021 | 20:20 WIB
13 Poin Pimpinan KPK Tolak Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah) [Suara.com/Welly]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan atas temuan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK oleh Ombudsman RI dalam peralihan status pegawai KPK menjadi PNS.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada 13 poin catatan KPK kepada Ombudsman RI terkait keberatan temuan maladministrasi TWK tersebut.

Pertama, pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. kedua, Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

"Ketiga, Legal Standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI," kata Ghufron dalam konferensi persnya, Kamis (5/8/2021).

Keempat, pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman RI bukan perkara pelayanan publik. Kelima, Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakan tidak didasarkan bahkan bertentangan dengan dokumen, keterangan saksi, dan pendapat ahli dalam LHAP.

Keenam, Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan pelaksanaan rapat harmonisasi tersebut dihadiri pimpinan Kementerian atau Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan.

"Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatangan Berita Acara Pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi itu," ujarnya.

Ketujuh, Fakta hukum Rapat Koordinasi Harmonisasi yang dihadiri atasannya yang dinyatakan sebagai maladministrasi, dilakukan juga oleh Ombudsman RI dalam pemeriksaan. Kedelapan, Pendapat Ombudsman Rl yang menyatakan KPK tidak melakukan penyebarluasan informasi Rancangan Peraturan KPK melalui Portal Internal KPK bertentangan dengan bukti.

Kesembilan, Pendapat Ombudsman Rl berkaitan tentang terdapat Nota Kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK dan BKN tentang tahapan pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak relevan karena tidak pernah digunakan dan tidak ada konsekwensi hukumnya dengan keabsahan TWK dan hasilnya.

Kesepuluh, pendapat Ombudsman Rl yang menyatakan telah terjadi maladministrasi berupa tidak kompetennya BKN dalam melaksanakan Asesmen TWK bertentangan dengan hukum dan bukti. Sebelas, pendapat Ombudsman RI yang menyatakan bahwa KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN tidak berdasar hukum.

baca juga

Dua belas, pendapat Ombudsman Rl berkenaan dengan Berita Acara tanggal 25 Mei 2021, bahwa Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN telah melakukan pengabaian terhadap pernyataan Presiden tersebut. Dan telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status dan hak untuk mendapatkan perlakukan yang adil dalam hubungan kerja tidak berdasar hukum.

Poin terakhir, kata Ghufron, bahwa korektif yang diminta Ombudsman RI terhadap KPK tidak ada hubungannya sama sekali dengan laporan dan hasil temuannya.

"Tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman RI tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalitas verband) bahkan bertentangan dengan kesimpulan dan temuan LHAP," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ombudsman RI menemukan adanya tiga fokus dugaan maladministrasi TWK. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.

"Tiga hal itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi," kata Ketua Ombudsman RI dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Maka itu, Ombudsman RI menyatakan ada empat poin tindakan korektif yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK. Pertama, memberikan penjelasan konsekuensi TWK bagi pegawai KPK yang tidak lulus menjadi PNS.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pimpinan KPK Keberatan Atas Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

Pimpinan KPK Keberatan Atas Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

News | Kamis, 05 Agustus 2021 | 19:31 WIB

Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Periksa Tiga Pejabat BPKD DKI Jakarta

Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Periksa Tiga Pejabat BPKD DKI Jakarta

News | Rabu, 04 Agustus 2021 | 14:11 WIB

Kasus Korupsi Banprov Indramayu, KPK Periksa Dedi Mulyadi

Kasus Korupsi Banprov Indramayu, KPK Periksa Dedi Mulyadi

Bogor | Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:15 WIB

Terkini

6 Tahun Hadapi Banjir, Katon Bagaskara dan Warga Kebayoran Baru Patungan Beli Pompa Kapal

6 Tahun Hadapi Banjir, Katon Bagaskara dan Warga Kebayoran Baru Patungan Beli Pompa Kapal

Entertainment | Kamis, 19 November 2026 | 17:19 WIB

Wisatawan Tak Lagi Sekadar Cari Destinasi Populer, Pengalaman dan Kenyamanan Jadi Prioritas

Wisatawan Tak Lagi Sekadar Cari Destinasi Populer, Pengalaman dan Kenyamanan Jadi Prioritas

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 17:18 WIB

Gas the Wedding atau Stop the Wedding? Bukan Sekadar Tren, tapi Kesiapan

Gas the Wedding atau Stop the Wedding? Bukan Sekadar Tren, tapi Kesiapan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 17:15 WIB

Menhan Sjafrie Dukung Sugiono Jadi Wapres Pengganti Gibran? Ini Responsnya

Menhan Sjafrie Dukung Sugiono Jadi Wapres Pengganti Gibran? Ini Responsnya

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:09 WIB

Negara Tetangga Juga Kepo Persoalan Pasar Modal Indonesia dengan MSCI

Negara Tetangga Juga Kepo Persoalan Pasar Modal Indonesia dengan MSCI

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 17:08 WIB

Topeng Blantek Goes to School Kenalkan Teater Betawi kepada Siswa SMP Al Fath Cirendeu

Topeng Blantek Goes to School Kenalkan Teater Betawi kepada Siswa SMP Al Fath Cirendeu

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 17:08 WIB

Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko

Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko

Jakarta | Kamis, 19 November 2026 | 17:06 WIB

IHSG Terus Tertekan, OJK Ungkap Penyebabnya! Investor Diminta Jangan Panik

IHSG Terus Tertekan, OJK Ungkap Penyebabnya! Investor Diminta Jangan Panik

Video | Kamis, 19 November 2026 | 17:05 WIB

Shan United Jadi Ujian Rekor Tak Terkalahkan Igor Tolic

Shan United Jadi Ujian Rekor Tak Terkalahkan Igor Tolic

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 17:04 WIB

Bukan Cuma Produk, Premi Jadi Tantangan Pengembangan Asuransi Tani

Bukan Cuma Produk, Premi Jadi Tantangan Pengembangan Asuransi Tani

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 17:04 WIB

×