13 Poin Pimpinan KPK Tolak Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

Erick Tanjung, Welly Hidayat

Kamis, 05 Agustus 2021 | 20:20 WIB
13 Poin Pimpinan KPK Tolak Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah) [Suara.com/Welly]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan keberatan atas temuan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK oleh Ombudsman RI dalam peralihan status pegawai KPK menjadi PNS.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada 13 poin catatan KPK kepada Ombudsman RI terkait keberatan temuan maladministrasi TWK tersebut.

Pertama, pokok perkara yang diperiksa Ombudsman RI merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan Perkom KPK No 1 Tahun 2020 yang merupakan kompetensi absolute Mahkamah Agung dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan. kedua, Ombudsman RI melanggar kewajiban hukum untuk menolak laporan atau menghentikan pemeriksaan atas laporan yang diketahui sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

"Ketiga, Legal Standing pelapor bukan masyarakat penerima layanan publik KPK sebagai pihak yang berhak melapor dalam pemeriksaan Ombudsman RI," kata Ghufron dalam konferensi persnya, Kamis (5/8/2021).

Keempat, pokok perkara pembuatan peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK yang diperiksa oleh Ombudsman RI bukan perkara pelayanan publik. Kelima, Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan ada penyisipan materi TWK dalam tahapan pembentukan kebijakan tidak didasarkan bahkan bertentangan dengan dokumen, keterangan saksi, dan pendapat ahli dalam LHAP.

Keenam, Pendapat Ombudsman RI yang menyatakan pelaksanaan rapat harmonisasi tersebut dihadiri pimpinan Kementerian atau Lembaga yang seharusnya dikoordinasikan dan dipimpin oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan.

"Penyalahgunaan wewenang terjadi dalam penandatangan Berita Acara Pengharmonisasian yang dilakukan oleh pihak yang tidak hadir pada rapat harmonisasi itu," ujarnya.

Ketujuh, Fakta hukum Rapat Koordinasi Harmonisasi yang dihadiri atasannya yang dinyatakan sebagai maladministrasi, dilakukan juga oleh Ombudsman RI dalam pemeriksaan. Kedelapan, Pendapat Ombudsman Rl yang menyatakan KPK tidak melakukan penyebarluasan informasi Rancangan Peraturan KPK melalui Portal Internal KPK bertentangan dengan bukti.

Kesembilan, Pendapat Ombudsman Rl berkaitan tentang terdapat Nota Kesepahaman dan kontrak swakelola antara KPK dan BKN tentang tahapan pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak relevan karena tidak pernah digunakan dan tidak ada konsekwensi hukumnya dengan keabsahan TWK dan hasilnya.

Kesepuluh, pendapat Ombudsman Rl yang menyatakan telah terjadi maladministrasi berupa tidak kompetennya BKN dalam melaksanakan Asesmen TWK bertentangan dengan hukum dan bukti. Sebelas, pendapat Ombudsman RI yang menyatakan bahwa KPK tidak patut menerbitkan Surat Keputusan Ketua KPK Nomor 652 Tahun 2021 karena merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN tidak berdasar hukum.

baca juga

Dua belas, pendapat Ombudsman Rl berkenaan dengan Berita Acara tanggal 25 Mei 2021, bahwa Menteri PANRB, Menteri Hukum dan HAM, Kepala BKN, 5 Pimpinan KPK, Ketua KASN dan Kepala LAN telah melakukan pengabaian terhadap pernyataan Presiden tersebut. Dan telah melakukan tindakan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status dan hak untuk mendapatkan perlakukan yang adil dalam hubungan kerja tidak berdasar hukum.

Poin terakhir, kata Ghufron, bahwa korektif yang diminta Ombudsman RI terhadap KPK tidak ada hubungannya sama sekali dengan laporan dan hasil temuannya.

"Tindakan korektif yang direkomendasikan Ombudsman RI tidak memiliki hubungan sebab akibat (causalitas verband) bahkan bertentangan dengan kesimpulan dan temuan LHAP," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ombudsman RI menemukan adanya tiga fokus dugaan maladministrasi TWK. Pertama, Pembentukan kebijakan proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, proses pelaksanaan dari peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Ketiga, dalam tahap penetapan hasil assessment wawancara kebangsaan.

"Tiga hal itu ditemukan potensi-potensi maladministrasi," kata Ketua Ombudsman RI dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Maka itu, Ombudsman RI menyatakan ada empat poin tindakan korektif yang harus dilakukan oleh pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK. Pertama, memberikan penjelasan konsekuensi TWK bagi pegawai KPK yang tidak lulus menjadi PNS.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pimpinan KPK Keberatan Atas Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

Pimpinan KPK Keberatan Atas Temuan Maladministrasi TWK oleh Ombudsman RI

News | Kamis, 05 Agustus 2021 | 19:31 WIB

Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Periksa Tiga Pejabat BPKD DKI Jakarta

Kasus Korupsi Lahan Munjul, KPK Periksa Tiga Pejabat BPKD DKI Jakarta

News | Rabu, 04 Agustus 2021 | 14:11 WIB

Kasus Korupsi Banprov Indramayu, KPK Periksa Dedi Mulyadi

Kasus Korupsi Banprov Indramayu, KPK Periksa Dedi Mulyadi

Bogor | Rabu, 04 Agustus 2021 | 11:15 WIB

Terkini

Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol

Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol

Jakarta | Kamis, 19 November 2026 | 17:38 WIB

Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor

Tanpa UU Perampasan Aset, KPK Selama Ini Tetap Bisa Sita Harta Koruptor

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:38 WIB

Tragedi Jalur PonorogoTrenggalek: Sigra Hantam Truk Tangki BBM, 3 Orang Tewas Terjepit

Tragedi Jalur PonorogoTrenggalek: Sigra Hantam Truk Tangki BBM, 3 Orang Tewas Terjepit

Jatim | Kamis, 19 November 2026 | 17:37 WIB

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

Baru Terima Draf H-1 Paripurna, AMPB Tetap Puas RUU Perampasan Aset Disahkan

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:36 WIB

Waspadai Pertahanan Rapat Shan United, Igor Tolic Pastikan Skuad Maung Bandung Siap Tempur

Waspadai Pertahanan Rapat Shan United, Igor Tolic Pastikan Skuad Maung Bandung Siap Tempur

Jabar | Kamis, 19 November 2026 | 17:35 WIB

How to Stop Time: Menemukan Makna Hidup di Tengah Kehilangan Orang Tercinta

How to Stop Time: Menemukan Makna Hidup di Tengah Kehilangan Orang Tercinta

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 17:35 WIB

DPRD DKI Minta Parkir Liar Blok M Diberantas hingga ke Akarnya

DPRD DKI Minta Parkir Liar Blok M Diberantas hingga ke Akarnya

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:34 WIB

Tabrakan Maut Sigra dan Truk Tangki di Ponorogo, Tiga Orang Tewas

Tabrakan Maut Sigra dan Truk Tangki di Ponorogo, Tiga Orang Tewas

Jatim | Kamis, 19 November 2026 | 17:33 WIB

Pemutihan SLIK OJK Rp1 Juta Dinilai Mandek, 80% Pengajuan KPR Masih Ditolak Bank

Pemutihan SLIK OJK Rp1 Juta Dinilai Mandek, 80% Pengajuan KPR Masih Ditolak Bank

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 17:31 WIB

Gebrakan Kapolri Suyudi Sisir Izin Tambang Nasional Didukung DPR: Negara Harus Hadir!

Gebrakan Kapolri Suyudi Sisir Izin Tambang Nasional Didukung DPR: Negara Harus Hadir!

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:26 WIB

×