Gebrakan Kapolri Suyudi Sisir Izin Tambang Nasional Didukung DPR: Negara Harus Hadir!

Vania Rossa, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 19 November 2026 | 17:26 WIB
Gebrakan Kapolri Suyudi Sisir Izin Tambang Nasional Didukung DPR: Negara Harus Hadir!
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah. (ANTARA/HO-Komisi III DPR RI)
baca 10 detik
  • Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan Bareskrim dan Baintelkam mendata seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia.
  • Pendataan izin usaha pertambangan bertujuan memenuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati tujuh puluh persen hasil tambang.
  • Gus Falah menilai langkah strategis penertiban sektor pertambangan tersebut sebagai wujud nyata pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, menyambut positif komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mendata seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.

Menurutnya, langkah penertiban sektor pertambangan tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai, upaya Polri memetakan seluruh IUP untuk menentukan skala prioritas penertiban menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam (SDA) berpihak kepada masyarakat luas.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa prinsip penguasaan negara atas kekayaan alam tidak boleh sekadar menjadi aturan tertulis. Negara harus mewujudkannya secara konkret melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat agar kegiatan pertambangan tidak menyimpang dari ketentuan.

Karena itu, ia menilai inisiatif Kapolri tersebut memiliki nilai strategis. Data IUP yang lengkap nantinya dapat membantu aparat memetakan profil perusahaan tambang, mendeteksi potensi pelanggaran hukum, serta menyusun langkah penertiban secara terukur.

Lebih lanjut, Gus Falah menyebut kebijakan Kapolri tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Presiden menargetkan agar minimal 70 persen keuntungan dari seluruh IUP di Tanah Air dapat dinikmati negara.

"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merespons instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Prabowo meminta agar negara dapat menikmati 70 persen hasil tambang dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.

baca juga

Suyudi mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Bareskrim dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk mulai mendata IUP di seluruh wilayah Indonesia.

"Nanti kita akan datakan. Dari Bareskrim, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas," kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan, Polri akan menjalankan fungsi penegakan hukum sesuai kewenangannya untuk mengawasi aktivitas pertambangan dan mencegah praktik ilegal.

Menurut Suyudi, perusahaan tambang yang menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum akan mendapat pengawalan. Sebaliknya, pengelola tambang yang terbukti melakukan pelanggaran dan merugikan negara akan ditindak.

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal," ujarnya.

"Kita harus sama-sama tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini," tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru: Bisa Daring

Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Aturan Baru: Bisa Daring

News | Rabu, 18 November 2026 | 13:36 WIB

FBI Minta Indonesia Usut Penyelundupan Chip Nvidia, Kapolri: Penggeledahan Belum Ada

FBI Minta Indonesia Usut Penyelundupan Chip Nvidia, Kapolri: Penggeledahan Belum Ada

News | Rabu, 18 November 2026 | 11:13 WIB

Kelakar Kapolri Suyudi di HUT Brimob: Baret Masih Kaku, Mata Ketutup Setengah

Kelakar Kapolri Suyudi di HUT Brimob: Baret Masih Kaku, Mata Ketutup Setengah

Video | Selasa, 17 November 2026 | 20:00 WIB

Terkini

Sopir Biskita Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas Mengaku Mengantuk, Kini Jadi Tersangka

Sopir Biskita Penabrak Pejalan Kaki hingga Tewas Mengaku Mengantuk, Kini Jadi Tersangka

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 17:25 WIB

Viral Dugaan Kekerasan di SMKN 1 Rancaekek, Penetapan Tersangka Tunggu Hasil Psikologis

Viral Dugaan Kekerasan di SMKN 1 Rancaekek, Penetapan Tersangka Tunggu Hasil Psikologis

Jabar | Kamis, 19 November 2026 | 17:24 WIB

Pembunuh Pengamen Ondel-ondel di Pinggir Tol Tangerang Ditangkap, Motif Dipicu Uang Rp500 Ribu

Pembunuh Pengamen Ondel-ondel di Pinggir Tol Tangerang Ditangkap, Motif Dipicu Uang Rp500 Ribu

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:23 WIB

Apakah IKD Sama dengan KTP? Ini Cara Mengaktifkannya Secara Online

Apakah IKD Sama dengan KTP? Ini Cara Mengaktifkannya Secara Online

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 17:22 WIB

Bahaya Jasa Joki Galbay Pinjol dan Modus Pencurian Datanya

Bahaya Jasa Joki Galbay Pinjol dan Modus Pencurian Datanya

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 17:20 WIB

Refleksi Lagu Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan: Belajar Menerima Hal yang Tak Sesuai Harapan

Refleksi Lagu Untungnya, Hidup Harus Tetap Berjalan: Belajar Menerima Hal yang Tak Sesuai Harapan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 17:20 WIB

6 Tahun Hadapi Banjir, Katon Bagaskara dan Warga Kebayoran Baru Patungan Beli Pompa Kapal

6 Tahun Hadapi Banjir, Katon Bagaskara dan Warga Kebayoran Baru Patungan Beli Pompa Kapal

Entertainment | Kamis, 19 November 2026 | 17:19 WIB

Wisatawan Tak Lagi Sekadar Cari Destinasi Populer, Pengalaman dan Kenyamanan Jadi Prioritas

Wisatawan Tak Lagi Sekadar Cari Destinasi Populer, Pengalaman dan Kenyamanan Jadi Prioritas

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 17:18 WIB

Gas the Wedding atau Stop the Wedding? Bukan Sekadar Tren, tapi Kesiapan

Gas the Wedding atau Stop the Wedding? Bukan Sekadar Tren, tapi Kesiapan

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 17:15 WIB

Menhan Sjafrie Dukung Sugiono Jadi Wapres Pengganti Gibran? Ini Responsnya

Menhan Sjafrie Dukung Sugiono Jadi Wapres Pengganti Gibran? Ini Responsnya

News | Kamis, 19 November 2026 | 17:09 WIB

×