PPATK Ungkap Deretan Kejanggalan Kasus Sumbangan Akidi Tio, Kapolda Sumsel Bikin Curiga

Suara.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Dian Ediana Rae mengatakan, sumbangan dengan jumlah Rp 2 triliun yang direncanakan oleh keluarga Akidi Tio memang sudah menimbulkan kecurigaan sedari awal. Kecurigaan itu terutama setelah PPATK menindaklanjuti dengan mengecek kebenarannya.

Dia berujar, kecurigaan itu timbul lantaran antara profil Akidi Tio dengan uang Rp 2 triliun tidak cocok. Sehingga menjadi aneh jika kemudian Akidi Tio yang namanya tidak familiar secara tiba-tiba ingin menyumbang dengan nominal triliunan

"Dalam pengertian sederhananya begitu. Kalau salah satu konglomerat kita nomor satu, nomor dua gitu menyumbangkan Rp 2 triliun mungkin kita tidak akan banyak menimbulkan perhatian yang serius. Ini kan justru orang yang tidak pernah kita dengar namanya bahkan di Sumatra Selatan tiba-tiba," kata Dian dalam diskusi daring, Minggu (8/8/2021).

Kecurigaan tidak hanya terlihat dari profil Akidi Tio selaku penyumbang, melainkan juga terhadap pejabat publik dalam hal ini Kapolda Sumatra Selatan sebagai penerima sumbangan itu.

Dian mengatakan, bahwa tentu saja Kapolda sebagai penerima sumbangan untuk penanganan Covid-9 itu tidak sesuai tupoksi. Ia berujar lain halnya jika penerima ialah instansi terkait semisal Kementerian Sosial atau Satgas Covid-19 mungkin tidak sampai menuai perhatian lebih.

"Kebetulan kalau penerimanya itu adalah yang sesuai dengan tupoksi tentu saja mungkin juga tidak akan menimbulkan pertanyaan. Kebetulan ini yang menerima adalah pejabat publik dalam hal ini adalah Kapolda Sumatra Selatan," ujar Dian.

Desakkan Copot Kapolda Sumsel

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mesti mencopot Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indra Heri dari jabatannya. Meski, belakangan yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf dan mengakui kesalahannya di balik kasus kegaduhan sumbangan fiktif Rp 2 triliun keluarga Akidi Tio.

Bambang mengatakan pencopotan atau penarikan Eko dari jabatannya perlu dilakukan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Mengingat dalam kasus ini, kata dia, Kapolda Sumsel merupakan orang yang paling dirugikan walaupun itu akibat dari kecerobohannya sendiri.

"Bila tidak ceroboh harusnya dana yang sangat besar itu bisa dicek terlebih dulu melalui perangkat-perangkat kepolisian maupun bisa minta bantuan PPATK," kata Bambang kepada suara.com, Kamis (5/8/2021).

"Kapolri hendaknya menarik Irjen Eko Indra Heri dari posisi Kapolda Sumsel untuk menghindari konflik kepentingan dan abuse of power pada Heriyanti Akidi Tio," imbuhnya.

Adapun, Bambang berpandangan, dalam perkara ini Bareskrim Polri tidak mesti mengambil alih kasusnya. Melainkan cukup dengan melakukan supervisi agar kasus ini dapat dipastikan berjalan secara transparan dan berkeadilan.

"Kecerobohan seorang pucuk pimpinan Polda sehingga membuat kehebohan nasional tentunya akan jadi preseden buruk bagi organisasi Polri ke depan bila tidak ditangani dengan tegas," katanya.

Duit Rp 2 T Tak Cair

Heriyanti anak bungsu pengusaha Akidi Tio belakangan ramai diperbincangkan usai secara simbolis menyerahkan bantuan penanganan Covid-19 senilai Rp2 triliun ke Kapolda Sumatera Selatan pada 26 Juli 2021. Namun, sumbangan tersebut ternyata tak bisa dicarikan.