Dia mengetuk hati semua pihak, termasuk perbankan, untuk memperlancar pelayanan dan hak-hak masyarakat miskin dengan kerja keras, upaya maksimal dan sungguh-sungguh. Paryono mencontohkan, koordinasi antara Komisi VIII dengan Mensos, sering berlangsung hingga dini hari.
“Kami dengan Bu Menteri bisa komunikasi sampai jam 1 dan jam 2 saja dilaksanakan. Nah, saya minta bapak-bapak di sini yang berkompeten bergotong royong mendukung di semua lini. Bantuan ini kan sangat ditunggu masyarakat penerima bantuan,” katanya.
Dalam kesempatan sama, Endang Maria menyoroti adanya sisa dana dalam rekening KPM BPNT dari pembelajaan komoditas. Menurut dia, meskipun sisa dana beberapa ratus rupiah, tapi akan sangat besar bila diakumulasi dalam hitungan waktu dan jumlah KPM yang mencapai jutaan.
"Nah ini kan bisa menjadi potensi korupsi. Oleh karena itu perlu difikirkan agar bantuan diberikan dalam bentuk uang," katanya.
Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin.
"Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak mohon prosesnya bisa diperlancar pak," katanya.
Perwakilan TKSK di Sragen juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir.
"Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup," katanya.
Mendengar pernyataan pendamping perwakilan BNI berjanji meningkatkan pelayanan. Dalam diskusi hangat tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Baca Juga: Cara Daftar Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos
Mensos berharap, BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos termasuk adanya Kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka.