"Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencairannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak mohon prosesnya bisa diperlancar pak," katanya.
Perwakilan TKSK di Sragen juga mengeluhkan adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir.
"Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup," katanya.
Mendengar pernyataan pendamping perwakilan BNI berjanji meningkatkan pelayanan. Dalam diskusi hangat tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Mensos berharap, BNI bisa bergerak cepat mengatasi kendala pencairan bansos termasuk adanya Kartu yang belum dicetak, kartu belum dibagikan atau blokir yang belum dibuka.
"Saya minta tolong pak agar bisa diselesaikan. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM," kata Risma kepada perwakilan BNI.
Terkait dengan rekening yang terblokir, Risma meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga.
"Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya," kata Risma.
Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Risma meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan KPM mendapatkan hak-haknya.
TERPOPULER
